Fadli-Zon-2
Fadli Zon. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Pasal hak imunitas anggota dewan dihidupkan kembali melalui revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dengan begitu, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, tidak ada kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap anggota DPR.

“Di situ dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan agar aparat penegak hukum tidak represif,” kata Fadli Zon di gedung DPR, Kamis, 8 Februari 2018.

Hak imunitas berada di pasal 254 RUU MD3 sama seperti dalam UU MD3 Tahun 2014. Di mana hal tersebut dapat menjamin hak-hak konstitusional anggota DPR agar tidak dikriminalisasi. Menurut Fadli Zon, ada tugas-tugas DPR yang harus dilindungi secara hukum.

“Karena kita harus melihat sepanjang yang dia lakukan adalah tugas-tugas konstitusional, ya mestinya tidak bisa dikriminalisasi atau dilaporkan,” ujar Fadli Zon.

“Kecuali tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, apalagi OTT (operasi tangkap tangan). Tapi di luar itu tidak bisa dikriminalisasi, misalnya berpendapat dianggap menghina presiden. Saya kira memang tugasnya DPR,” tambahnya.

Lebih lanjut Fadli Zon pun menyerahkan sepenuhnya pengesahan RUU MD3 dalam rapat paripurna mendatang.

“Nanti ini kan finalnya di paripurna ya. Tentu yang sudah dibahas di Baleg sekarang ini disesuaikan dengan kesepakatan yang ada. Meskipun ada pro dan kontra, saya kira ini yang dihasilkan dari proses panjang, rapat maraton,” kata Fadli Zon.

“Terkait aturan itu sudah cukup jelas, nanti kita lihat respon paripurna dan pemerintah,” tandasnya. (nuch/jit)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR