Febri-Diansyah
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (foto: screenshot YouTube/google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta partai politik lebih giat mengingatkan para kader agar tidak tergoda untuk melakukan korupsi.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, hal ini disampaikan menanggapi banyaknya kader partai yang terlibat korupsi, salah satunya adalah Gubernur Jambi Zumi Zola.

“Partai seharusnya memberikan kepastian pada politisi muda agar lebih punya semangat, agar menjalankan politik secara bersih karena penegakan hukum dapat ditujukan untuk bersihkan pihak tertentu yang jalani proses politik dengan menerima suap atau gratifikasi,” kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.

Lebih lanjut, dijelaskan Febri Diansyah, dirinya menilai terjerumusnya politisi dalam pusaran korupsi merupakan kesempatan bagi semua pihak atau politisi lain yang berintegritas dan bersih untuk memimpin serta membangun politik yang bersih.

“Jadi kami pandang ketika sejumlah kader diduga melakukan korupsi diproses ini dapat menjadi kesempatan bagi politisi yang memang punya niat menjalankan politik secara bersih,” ujar Febri Diansyah.

Namun, dirinya juga berpendapat partai politik seharusnya memberikan ruang kepada politisi yang berintegritas untuk menjalankan sistem politik yang bersih.

“Ini salah satu poin yang konsen pencegahan konteks sektor politik,” tegas Febri Diansyah.

Selain itu, Febri Diansyah juga mengatakan, pihaknya mengimbau kepada Gubernur Jambi Zumi Zola untuk menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Bahkan, sejumlah partai politik telah memiliki komitmen untuk tidak terlibat korupsi.

“Saran kami hadapi proses hukum dan komitmen parpol sangat diuji apakah akan bela kadernya yang korupsi atau justru mendukung proses penegakan hukum secara fair,” ujarnya.

Seperti diketahui, KPK secara resmi telah mengumumkan status Gubernur Jambi Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Jambi Arfan sebagai tersangka. Bahkan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi senilai Rp 6 miliar.

Selain itu, Zumi Zola dan Arfan diduga kuat memalak sejumlah pengusaha dengan dalil izin sejumlah proyek di Pemprov Jambi. Uang gratifikasi yang diterima dari sejumlah proyek itu disiapkan Zumi Zola sebagai ‘uang ketok’ agar DPRD Jambi memuluskan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

Atas perbuatannya, Zumi Zola dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebelumnya, dalam kasus ini KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.

SUMBERMetrotvnews
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR