Tjahjo-Kumolo
Tjahjo Kumolo. (foto: dok. Kemendagri)

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap para kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota ikut memangkas regulasi atau peraturan daerah (perda) yang cenderung menghambat alur perizinan serta investasi.

Menurut Tjahjo Kumolo, hal itu untuk memotong rantai birokrasi agar alur perizinan dan investasi menjadi lebih mudah. Lain itu, dirinya sendiri baru saja mencabut 51 permendagri dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, simpel, serta memudahkan investasi.

“Kemungkinan masih ada perda-perda yang menghambat investasi, perizinan, dan lain-lain,” kata Tjahjo Kumolo saat rapat koordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018 kemarin.

Lebih lanjut, dirinya menduga masih banyak perda yang perlu dipangkas agar perizinan dan investasi dapat diproses dengan cepat. “Gimana cara memotong alur birokrasi ini akan bisa berjalan dengan baik,” jelas Tjahjo Kumolo.

Namun, ditegaskan Tjahjo Kumolo, Kemendagri sudah tidak memiliki wewenang untuk memangkas regulasi di tingkat daerah atau perda. Hanya kepala daerah yang bisa memangkas perda yang berlaku di masing-masing daerah melalui Mahkamah Agung.

“Saya kira ini karena keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang enggak bisa kami batalkan perda. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada gubernur, bupati dan wali kota,” ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri baru saja mencabut 51 permendagri dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, pencabutan itu dilakukan dengan tujuan untuk memangkas rantai birokrasi yang begitu panjang dalam proses mendapat perizinan.

Tjahjo Kumolo mengatakan, pencabutan puluhan regulasi itu dilakukan demi kemudahan investasi. Menurutnya, Permendagri yang dicabut berkutat di bidang pemerintahan, kepegawaian, kesehatan, penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi, serta pelatihan dan pendidikan.

Selain itu, aturan di bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), wawasan kebangsaan, kepamongprajaan, serta perencanaan, pembangunan, dan tata ruang.

“Sesuai arahan bapak presiden, saya sampaikan kepada gubernur dan ketua DPRD Provinsi, hari ini saya mengumumkan pencabutan 51 Permendagri yang menghambat birokrasi, rantai birokrasi yang cukup panjang,” tandas Tjahjo Kumolo.

loading...