Mantan politisi Partai Demokrat Mirwan Amir.

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melaporkan pengacara terdakwa kasus megakorupsi e-KTP Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri pada Selasa 6 Februari 2018 kemarin. Bahkan, pelaporan itu terkait ucapan Firman Wijaya usai sidang Setya Novanto pada Kamis 25 Januari 2018 lalu atas dugaan pencemaran nama baik.

Sementara, Firman Wijaya menilai kesaksian Mirwan Amir dalam persidangan kliennya, Kamis 25 Januari 2018, memperlihatkan kekuatan besar yang disebut mengintervensi proyek e-KTP itu adalah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2009 2014. Apalagi, menurutnya proyek e-KTP itu amat erat kaitannya dengan anggaran.

Selanjutnya, karena itu Firman Wijaya menilai keliru dengan anggapan bahwa proyek tersebut dikendalikan oleh Setya Novanto. Bahkan, Firman Wijaya juga menyebutkan, proyek e-KTP dikuasai pemenang Pemilu 2009, yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sedangkan, menurut Wakil ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2009-2014 Mirwan Amir menyatakan, keterangan dirinya sebagai saksi perkara e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, adalah kejadian fakta yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, dikatakan Mirwan Amir, tidak ada maksud untuk memojokkan pihak-pihak tertentu, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Juga tidak ada nada tuduhan kepada SBY,” kata Mirwan Amir dalam keterangan tertulis, Rabu 7 Februari 2018.

Selanjutnya, Mirwan Amir juga menegaskan, keterangannya di persidangan juga tidak terkait dengan urusan atau kepentingan orang lain atau pihak lain manapun. “Itu adalah keterangan pribadi saya sebagai saksi di persidangan,” tegas Mirwan Amir.

Sementara, Mirwan Amir pada keterangan tersebut, juga membantah telah membuat pernyataan klarifikasi terhadap kesaksiannya di muka persidangan, yang ditujukan kepada pemimpin redaksi salah satu media elektronik dan cetak di Indonesia.

“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menulis surat tersebut. Surat tersebut adalah hoaks. Isinya juga penuh fitnah dan hoaks,” ucap Mirwan Amir.

Seperti diberitakan, dalam persidangan Setya Novanto 25 Januari 2018 lalu, Mirwan Amir mengaku pernah meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghentikan proyek pengadaan e-KTP. Namun, saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak permintaan Mirwan Amir.

Sementara, Mirwan Amir merupakan wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014. Sedangkan, saat ini dirinya menjadi pengurus di Partai Hanura.

“Pernah saya sampaikan bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan,” kata Mirwan Amir saat dicecar pertanyaan oleh kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, terkait keterlibatan partai pemenang pada Pemilu 2009 dalam proyek e-KTP.

“Itu disampaikan langsung kepada Pak SBY?” tanya Firman Wijaya kepada Mirwan Amir.

“Iya,” jawab Mirwan Amir yang juga mantan politisi partai Demokrat ini.

“Di mana?” tanya Firman Wijaya lagi.

Selanjutnya, Mirwan Amir menjawab di Cikeas.

“Pada waktu itu tanggapan dari Pak SBY apa?” cecar Firman Wijaya.

“Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju pilkada, jadi poyek ini harus diteruskan. Saya hanya sebatas itu saja. Posisi saya hanya orang biasa saja, tidak punya kekuatan,” jawab Mirwan Amir.

loading...