Ketua Umum PP Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra Moh. Nizar Zahro.

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra Moh Nizar Zahro mengatakan, jika revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat kembali pasal penghinaan terhadap kepala negara maka hal itu sama saja kemunduran.

Menurut Moh Nizar Zahro, mencantumkan pasal penghinaan presiden dalam KUHP akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru. “Mengkritik presiden akan menjadi momok yang sangat menakutkan,” kata Moh Nizar Zahro, saat dikonfirmasi, Rabu 7 Februari 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Moh Nizar Zahro, pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP akan mengekang rakyat untuk menyatakan pendapat. Bahkan, pasal tersebut berpotensi menjadi alat bagi penguasa untuk merepresi siapa pun yang menjadi lawan politik.

Selain itu, Moh Nizar Zahro menjelaskan, dalam Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP, berbunyi adalah setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Karena itu, bunyi pasal tersebut sangat mengerikan karena akan mengancam kebebasan berekspresi.

“Penguasa dapat semena-mena menerapkannya untuk membungkam para pengkritiknya,” jelas Moh Nizar Zahro yang juga legislator Partai Gerindra.

Selanjutnya, Moh Nizar Zahro juga mengatakan, pasal tersebut jelas ingin menempatkan presiden pada posisi antikritik. Presiden, ingin dijunjung bagaikan raja sehingga seluruh perkataannya harus diikuti rakyat.

“Tidak ada ruang untuk mengkritik. Siapa pun yang mengkritik akan berhadapan dengan penjara,” ucap Moh Nizar Zahro.

Bahkan, menurut Moh Nizar Zahro, ketentuan itu mirip dengan Pasal 134 KUHP yang sudah banyak memakan korban. Para aktivis pengkritik presiden dengan mudah digiring ke penjara.

“Atas perjuangan para aktivis, Pasal 134, 136 dan 137 KUHP berhasil dihapus melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” tandas Moh Nizar Zahro yang juga politisi Partai Gerindra itu.

loading...