setya-novanto-catatan
Terdakwa kasus korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto.

JAKARTA, harianpijar.com – Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Zaenal Budiyono menilai, sangat tepat jika Setya Novanto membuka siapa saja yang terlibat kasus korupsi proyek pengadaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Lain itu, hal tersebut harus disampaikan secara formal seperti dipersidangan agar mempunyai kekuatan hukum.

“Sebaiknya informasi tersebut disampaikan dalam sidang pengadilan, yang memiliki landasan hukum yang kuat. Jangan hanya ditulis di buku pribadi saja,” kata Zaenal Budiyono dalam keterangan tertulis, Selasa 6 Februari 2018.

Menurut Zaenal Budiyono, selain itu jika Setya Novanto benar-benar ingin membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus korupsi e-KTP. Bahkan, menurutnya buku catatan Setya Novanto akan sia-sia, karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena itu, yang timbul nantinya adalah persepsi bahwa apa yang di sampaikan Setya Novanto merupakan skenario dengan tujuan tertentu.

“Seperti yang terbaru misalnya, bocoran buku catatan Setnov yang menulis nama Ibas dan Nazaruddin. Hal ini tidak akan bermakna bila tidak disampaikan dengan bukti-bukti yang kuat di depan majelis hakim. Justru ini menjadi isu liar yang bisa digoreng siapa saja untuk kepentingan politik tertentu,” ucap Zaenal Budiyono.

Seperti diberitakan, kuasa hukum terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP Setya Novanto, Firman Wijaya mengatakan, saat ini kliennya sedang menyiapkan nama-nama pihak yang terlibat dalam kasus mega proyek tersebut. Karena, hal tersebut sebagai salah satu syarat dari justice collaborator (JC) yang diajukan Setya Novanto.

“Untuk JC kita tunggu saja. Beliau (SN) sedang mempersiapkan,” kata Firman Wijaya saat dikonfirmasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta , Senin 5 Februari 2018.

Sementara, selama dalam persidangan Setya Novanto selalu membawa buku catatan yang diduga berisi daftar nama pihak yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Sedangkan, kuasa hukumnya Firman Wijaya juga mengibaratkan buku yang dibawa Setya Novanto tersebut adalah black’s box.

“Saya rasa buku yang digunakan itu saya menyebutnya kalau pesawat itu jatuh itu pasti black’s box harus dicari. Beliau mengambil buku yang berwarna hitam. Ya saya tidak tahu kenapa pilihannya itu. Tapi di dalam kamus hukum ada yang namanya black’s law dictionary bisa saja ini kamus, yang beliau ingin sebutkan di kasus KTP-el,” jelas Firman Wijaya.

loading...