Zumi-Zola
Gubernur Jambi Zumi Zola. (foto: Dok. Bisnis Jakarta)

JAKARTA, harianpijar.com – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono memastikan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli tidak perlu mundur dari jabatannya meski berstatus tersangka.

Lain itu, saat ini Zumi Zola sudah menyandang status sebagai tersangka sejak beberapa waktu lalu terkait dugaan kasus suap proyek-proyek di Provinsi Jambi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Gubernur Jambi nggak perlu mundur, karena baru tersangka. Kalau tersangka sudah ditahan langsung diganti Plt. Seperti (Bupati) Jombang, tersangka ditahan, langsung hari ini ditunjuk Plt,” kata Sumarsono saat dikonfirmasi, Senin, 5 Februari 2018.

Menurut Sumarsono, Zumi Zola tidak perlu mundur karena tidak terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Dikatakannya, secara hukum Zumi Zola bisa tetap menjabat sebagai Gubernur Jambi.

Hal tersebut, kata Sumarsono, berbeda dengan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Diketahui, Nyono Suharli Wihandoko ditangkap KPK dalam OTT, saat tengah berada di sebuah restoran siap saji di Stasiun Solo Balapan, Solo, Sabtu, 3 Februari 2018.

Menurut Sumarsono, saat itu Nyono Suharli Wihandoko hendak menunggu kereta yang akan membawanya ke Jombang. Bahkan, saat Nyono Suharli Wihandoko ditangkap dengan uang sitaan sebesar Rp 25.550.000 dan 9.500 dolar AS.

“Zumi Zola tidak perlu mundur. Secara hukum tidak perlu harus mundur. Kecuali kalau OTT,” tegas Sumarsono.

Seperti diberitakan, Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan oleh KPK. Lain itu, KPK menduga suap Rp 6 miliar yang diterima Zumi Zola dan Arfan digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi.

Sementara, suap diberikan kepada anggota DPRD Jambi untuk bersedia hadir dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

Selain itu, perkara ini merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018. Sedangkan, Arfan sebelumnya sudah berstatus tersangka dalam kasus suap RAPBD Jambi tersebut.

Selain itu, Sumarsono juga menjelaskan, dirinya tidak mempermasalahkan saat disinggung apakah bagus apabila Zumi Zola mundur dari jabatannya lantaran berstatus tersangka.

“Itu tergantung pandangan wartawan, pandangan saya nggak masalah Zumi Zola mundur atau tidak,” jelas Sumarsono.

Lain itu, kemarin, penyidik KPK memeriksa dua anggota DPRD Jambi terkait kasus dugaan suap proses pengesahan anggaran APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018. Bahkan, keduanya dimintai keterangan untuk tersangka Plt Kadis PUPR Jambi nonaktif Arfan.

“Mauli Pulungan dan Kusnindar dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ARN (Arfan),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Berdasarkan penelusuran dari situs DPRD Provinsi Jambi, Mauli merupakan Anggota Fraksi PPP, sedangkan Kusnindar Ketua Fraksi Restorasi Nurani.

Sedangkan, kasus ini adalah kasus kedua yang menjerat Arfan. Dalam kasus barunya, Arfan disangka menerima gratifikasi atau suap pasif terkait proyek-proyek di Jambi bersama dengan Gubernur Jambi Zumi Zola. Bahkan, jumlah gratifikasi yang diduga diterima keduanya adalah Rp 6 miliar.

Karena itu, kedua pejabat di Provinsi Jambi tersebut ditetapkan tersangka oleh KPK berdasarkan hasil pengembangan penanganan perkara dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018.

Diduga, Zumi Zola menerima gratifikasi berupa hadiah dan uang sebesar Rp 6 miliar.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUMBERTribunnews
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR