presiden-jokowi-ratas
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kebijakan satu peta merupakan hal yang mendesak dan dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta produksi di Tanah Air. Lain itu, Presiden meminta perkembangan terbaru dari kebijakan satu peta kepada jajarannya ‎dengan menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 5 Februari 2018.

“Saya ingin mendengar laporan pelaksanaan implementasi di lapangan, wilayah mana saja yang sudah berhasil dan mana yang belum, apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan satu peta,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), kebijakan satu peta sangatlah penting untuk menyatukan informasi peta produksi oleh berbagai sektor, kementerian, dan lembaga dalam satu peta secara integrasi.

“Sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial, dan ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan pembuat kebijakan strategis dan pembuat perizinan,” ucap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, melihat tumpang tindih peta dan perizinan akan menimbulkan konflik sengketa dan akhirnya menghambat laju perekonomian daerah. Menurutnya, seperti di Kalimantan seluas 4 juta hektar kawasan hutan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan.

‎”Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih, pemanfaatan lahan, serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyinggung pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam mewujudkan kebijakan satu peta pada rapat terbatas 7 April 2016, untuk fokus di pulau Kalimantan dan ratas 13 Juni 2017 dilanjutkan ke pulau Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.

“Tahun 2018 kita akan fokuss kebijakan satu peta untuk Papua, Maluku, dan Jawa, sehingga 2019 kebijakan satu peta selesai diseluruh tanah air, saya minta segala permasalahan yang muncul dicarikan solusi khususnya tanah ulayat dan batas desa,” tandas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

SUMBERTribun
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR