Hendrawan-Supratikno
Hendrawan Supratikno. (foto: detik/Ari Saputra)

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR merupakan upaya untuk mengembalikan prinsip keterwakilan di parlemen, termasuk bagi partai dengan kursi terbanyak di DPR, yakni PDIP.

Selain itu, penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR masuk dalam agenda pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3)

“Mengembalikan esensi demokrasi dan ruh representatif DPR sebagai lembaga yang dihasilkan dari Pemilu 2014. Jadi bukan jabatan saja, melainkan pemaknaan terhadap komposisi kepemimpinan yang mencerminkan hasil Pemilu yang lalu,” kata Hendrawan Supratikno melalui pesan singkat, Minggu, 4 Februari 2018.

Karena itu, Hendrawan Supratikno menolak jika dikatakan penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR bagi PDIP hanya sekadar mengejar jabatan lantaran hanya tersisa 1, 5 tahun untuk menduduki kursi wakil ketua.

Menurutnya hal tersebut justru membawa pada kondusivitas politik di DPR sehingga kinerja anggota dewan tetap optimal.

“Coba bayangkan kalau Undang-Undang MD3 sekarang diterapkan lagi pada 2019. Kerja sama partai pendukung pemerintah bisa sapu bersih jabatan di DPR. Apa ini yang kita inginkan. Apakah politik penuh intrik yang ingin kita ukir,” ucap Hendrawan Supratikno.

“Dengan revisi terbatas ini, kita justru ‘menjinakkan’ potensi ‘keliaran’ dan politik gontok-gontokan yang bisa muncul di 2019,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyatakan saat ini revisi UU MD3 sudah mendapati titik temu.

Selanjutnya, di Pimpinan DPR telah dicapai kesepakatan, yakni menambah satu kursi wakil ketua DPR bagi partai dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen, yaitu PDIP.

Meskipun demikian, kata Supratman Andi Agtas, masih belum dicapai kesepakatan dalam penambahan kursi pimpinan MPR.

Karena, selain PDIP beberapa partai lain juga menginginkannya. Sedangkan, untuk pimpinan MPR selain PDIP, kursi akan diberikan kepada Partai Gerindra dan PKB.

Supratman Andi Agtas juga menyatakan, pihaknya dan pemerintah bersepakat penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR hanya berlaku pada periode 2014-2019.

“Kalau sekarang mekanismenya pemilihan maka 2019 adalah proporsional seperti 2009 lalu. Jumlah pimpinan akan kembali pada posisi 2009. Jumlahnya lima orang, satu ketua dan empat wakil,” kata Supratman Andi Agtas saat dikonfirmasi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

loading...