Fredrich-Yunadi
Fredrich Yunadi. (foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum memastikan untuk hadir dalam sidang perdana praperadilan Fredrich Yunadi sebagai tersangka merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP. Lain itu, sidang perdana tersebut dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin, 5 Februari 2018 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Kita lihat besok (hari ini-red) karena persidangan besok. Kami hargai panggilan yang sudah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di gedung KPK, Minggu, 4 Februari 2018.

Selain itu, Febri Diansyah juga belum bisa memastikan apakah pihaknya akan hadir dalam sidang praperadilan tersebut atau tidak. “Kita lihat besok. Kami komitmen pasti untuk menghadapi, apakah nanti cara menghadapi dengan mengirim surat jawaban hadir secara full tim. Nanti, masih kami bicarakan,” ujar Febri Diansyah.

Sementara itu, Fredrich Yunadi tak hanya dijadwalkan untuk sidang praperadilan. Namun, dirinya juga dijadwalkan untuk sidang perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Menurut rencana, sidang perdana perkara itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 8 Februari 2018 mendatang.

Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Ibnu Basuki mengatakan, majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan tersangka merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP itu telah dibentuk. Sebagai ketua majelis hakim yaitu Hakim Zaifuddin Zuhri.

Selanjutnya, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sidang praperadilan gugur bila sidang perkara berlangsung. Aturan itu tertuang pada pasal 82 ayat 1 huruf d, yang berbunyi:

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Pasal tersebut sempat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2015 lalu dan diputus dengan nomor 102/PUU-XIII/2015, putusan itu berbunyi:

Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

Bahkan, keabsahan pasal itu sudah terbukti saat praperadilan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP. Majelis hakim menyatakan praperadilan gugur setelah sidang pokok perkara berlangsung.

Selain itu, Fredrich Yunadi bersama dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP. Keduanya diduga memanipulasi data medis Setya Novanto agar bisa dirawat untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November lalu.

Lain itu, Fredrich Yunadi juga diduga telah mengondisikan RS Medika Permata Hijau sebelum Setya Novanto mengalami kecelakaan mobil bersama mantan kontributor Metro TV Hilman Mattauch pada 16 November 2017.

Namun, Fredrich Yunadi membantah melakukan manipulasi data medis terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP itu. Dirinya juga membantah memesan satu lantai di RS Medika Permata Hijau untuk merawat mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

loading...