Setyo
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi.

Selain itu, MoU bernomor Kerma/2/I/2018 ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Rapat Pimpinan Polri-TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa 23 Januari 2018 lalu.

Sementara, nota kesepahaman (Mou) itu juga menuangkan sejumlah poin keterlibatan TNI yang bersifat perbantuan dalam pengamanan unjuk rasa atau mogok kerja, kerusuhan massa, dan penanganan konflik sosial.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, dirinya membenarkan adanya perpanjangan MoU itu. Bahkan, menurutnya langkah ini ditempuh dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Saya kira kami sudah jelaskan bagaimana porsi-porsinya. Porsi polisi di mana, TNI di mana,” kata Setyo Wasisto saat dikonfirmasi di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat 2 Februari 2018.

Lebih lanjut, dijelaskan Setyo Wasisto, nota kesepahaman (MoU) ini sebelumnya disusun pada 2013. Selanjutnya, diperpanjang karena masanya habis setelah lima tahun berlaku.

Selain itu, Polri berbagi tugas dengan TNI dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban masyarakat lewat nota kesepahaman itu.

Sementara, juga ditegaskan Setyo Wasisto, dalam pengamanan aksi unjuk rasa Polri akan berada di garis depan atau menghadapi massa, sementara TNI bertugas menjaga objek vital. Bahkan, demikian juga saat terjadi peningkatan kerawanan. Intinya, TNI bertugas mengamankan objek vital yang ada di sekitar lokasi unjuk rasa, sementara Polri menangani unjuk rasa.

“Kalaupun sampai chaos, itu di-back up TNI,” kata Setyo Wasisto yang juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri itu.

loading...