febri-1
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah.

JAKARTA, harianpijar.com – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menanggapi soal pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam isi rancangan naskah rekomendasi Pansus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK.mengatakan, lembaganya itu sudah diawasi banyak instansi.

“Sudah ada lembaga yang mengawasi KPK sebenarnya, termasuk DPR. Jadi, kami itu diawasi oleh banyak instansi,” kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi di gedung KPK, Jakarta, Kamis 1 Februari 2018.

Menurut Febri Diansyah, sebagai contoh instansi DPR mengawasi melalui fungsi rapat kerja dan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR. “BPK juga melakukan pengawasan untuk audit keuangan dan publik juga melakukan pengawasan setiap hari,” ucap Febri Diansyah.

Lebih lanjut, dijelaskan Febri Diansyah, seluruh yang dikerjakan oleh KPK terkait dengan proses peradilan itu juga diawasi melalui mekanisme peradilan.

“Contoh paling sederhana kalau ada kekeliruan-kekeliruan dalam proses penanganan perkara maka proses peradilan akan menguji itu. Untuk pokok perkara itu diuji sampai tiga tingkatan mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor kemudian banding sampai kasasi bahkan bisa sampai di peninjauan kembali,” jelas Febri Diansyah.

Karena itu, Febri Diansyah juga mengatakan, pengawasan terhadap KPK sebenarnya sudah lengkap dari berbagai unsur. “Bahkan kalau ada dugaan pelanggaran etik sudah ada mekanisme semacam Dewan Etik. Jadi, Dewan Etik itu terdiri dari internal dan eksternal dan dominannya adalah dari eksternal. Seluruhnya itu dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” ujar Febri Diansyah.

Sementara, anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK Masinton Pasaribu mengatakan, naskah rancangan sementara yang dibuat panitia khusus itu, salah satunya merekomendasikan pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Menurut Masinton Pasaribu, tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. “Agar KPK dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan maka perlu dibentuk Dewan Pengawas,” kata Masinton Pasaribu, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 1 Februari 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Masinton Pasaribu, Dewan Pengawas KPK fungsinya bukan mengintervensi proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK. Namun, menurutnya untuk memastikan agar pelaksanaan tugas KPK sesuai dengan koridor hukum. Selain itu, anggota Dewan Pengawas KPK diusulkan dari eksternal KPK seperti akademisi maupun unsur-unsur masyarakat.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR