Sekretaris Jenderal PPP dan sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani.

JAKARTA, harianpijar.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo kumolo membatalkan rencana penunjukan perwira tinggi (Pati) Polri aktif sebagai Pelaksana Tugas Gubernur, khususnya di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Menurut Asrul Sani, permintaan ini dilakukan untuk menjaga netralitas dan citra positif pemerintah di pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

“Kalaupun kemudian permintaan Kemendagri tersebut dibatalkan, maka tidak menjadi persoalan. Sebab, pemerintah juga perlu menjaga citranya dan tetap menunjukkan netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah,” kata Arsul Sani dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis 1 Februari 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Asrul Sani, dirinya menilai Polri tidak dalam posisi boleh menolak sebuah keputusan atau permintaan untuk menyiapkan nama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sebab, menurutnya apabila sampai menolak, maka hanya akan mengesankan adanya ketidaksinkronan antar institusi pemerintah.

“Seharusnya bukan Polri yang menolak, melainkan Menteri Dalam Negeri yang mengurungkan niat tersebut,” tegas Asrul Sani.

Selain itu, dijelaskan Asrul Sani, PPP juga sudah mengkonfirmasi hal ini kepada Polri dan mendapatkan jawaban bahwa Polri dalam posisi diminta. Karena itu, dirinya menilai kalaupun ingin menunjuk anggota Polri sebagai Plt Gubernur tidak di Jabar dan Sumut. Sebab, di kedua daerah itu, calon yang berkompetisi ada dari Polri dan TNI.

“Sementara di Sumut, salah satu kontestannya adalah TNI, hal itu bisa menimbulkan persepsi bahwa TNI berhadapan dengan Polri. Selain itu, Polisi dianggap akan membela calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” jelas Asrul Sani.

Selanjutnya, Asrul Sani juga menilai daripada persepsi itu terus berkembang dan bisa mengganggu jalannya pilkada, sebaiknya kebijakan Mendagri tidak diteruskan. Namun, apabila ingin menempatkan Polri sebagai Plt Gubernur, jangan di kedua wilayah tersebut.

“Lain halnya bila penempatan kedua jenderal polisi itu di daerah yang relatif lebih netral. Misalnya di provinsi dimana Plt. Gubernur memang dibutuhkan,” ucap Asrul Sani yang juga anggota Komisi III DPR RI itu.

Bahkan, Asrul Sani juga menilai, dari sisi hukum rencana tersebut menimbulkan dua pendapat. Pertama adalah hal tersebut tidak menabrak aturan hukum, apalagi sudah ada preseden sebelumnya yaitu Plt. Gubernur pernah dijabat oleh TNI atau Polri. Kedua, ada pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut menabrak sejumlah UU.

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, usulan penempatan dua perwira tinggi (Pati) aktif Polri sebagai Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara karena pertimbangan kondisi keamanan.

Selain itu, Papua termasuk daerah yang dipetakan memiliki kerawanan cukup tinggi sehingga diperkirakan Penjabat Gubernur Papua nantinya juga akan diisi perwira Polri atau TNI.

Selanjutnya, Tjahjo Kumolo juga mengatakan, untuk wilayah Papua, dirinya telah menyurati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk meminta pengajuan nama penjabat gubernur. Menurutnya,  kebijakannya tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan.

loading...