Syafruddin
Komjen Syafruddin. (foto: VIVA/Syaefullah)

JAKARTA, harianpijar.com – Uji materi Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pasal makar pada Rabu, 31 Januari 2018, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, uji materi yang diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tersebut dinilai karet dan rentan mispersepsi.

Sementara, soal makar yang setahun lalu dan berdekatan dengan aksi 212, sejumlah tokoh sempat diamankan polisi. Tetapi, hingga saat ini nasib kasus tersebut pun belum jelas. Bahkan, pada aksi 313, Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath sempat diamankan Polda Metro Jaya. Namun, pada akhirnya juga dibebaskan oleh Polda Metro Jaya.

Melihat arah kasus tersebut kini mulai dipertanyakan publik. Muncul berbagai argumen bahwa kasus tersebut bukan kasus pidana. Lantaran, berkas kasus belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan, yang menandakan ketidaklengkapan berkas kasus tersebut.

Menurut Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Syafruddin,  kasus ini masih ditangani dengan baik.

“Begini, semua kasus ditangani dengan baik dan seksama, tentu dengan bukti-bukti yang komprehensif,” kata Komjen Syafruddin saat dikonfirmasi, Rabu, 31 Januari 2018.

Lebih lanjut, Komjen Syafruddin juga menegaskan, Polri masih berupaya melengkapi berkas perkara. Untuk kasus makar ini, Polri harus berhati-hati dalam melengkapi kasus.

“Jadi polri tidak boleh ceroboh dalam menangani hanya satu dua alat bukti terus sudah main melimpahkan, tapi harus terkoordinasi dengan baik komprehensif antara Polri dan Kejaksaan,” tegasnya.

Selanjutnya, juga dijelaskan Komjen Syafruddin, proses pelengkapan berkas tersebutlah yang membutuhkan waktu lama. “Jadi hal-hal yang kurang tentu perlu dilengkapi oleh polisi, di situlah yang akan dicari, itu yang membuat memakan waktu lama,” jelas Komjen Syafruddin.

Sementara, menurut Komjen Syafruddin, untuk kasus ini dirinya berharap agar publik tidak lantas berpikiran negatif bahwa kasus ini adalah sebuah kasus yang rekayasa. Meski tidak secara rinci menjelaskan penyebab kasus ini lama, dirinya tetap menyatakan bahwa kasus ini tetap berjalan.

“Jadi jangan berpikir negatif thinking, berpikir positif thinking saja,” ucap Komjen Syafruddin.

Seperti diberitakan, pada 2 Desember 2016, sepuluh orang ditangkap karena dugaan makar, tuduhan yang telah lama tidak muncul pasca G30S/PKI pada 1965. Kesepuluh orangtersebut adalah mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, eks Staf Ahli Panglima TNI Brigadir Jenderal (Purn) Adityawarman Thaha, dan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein.

Ada pula seniman sekaligus aktivis politik Ratna Sarumpaet, musikus Ahmad Dhani, dan politikus Rachmawati Soekarnoputri. Empat tokoh lain yang juga ditangkap akibat dugaan makar adalah Sri Bintang Pamungkas, Rizal Kobar, Jamran, dan Eko.

Sedangkan, proses hukum atas sepuluh orang tersebut hingga saat ini terkesan menguap dan tidak ada perkembangan. Selanjutnya, penangkapan atas dugaan makar juga terjadi menjelang aksi 313, pada 31 Maret 2017. Kepolisian menangkap Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath, ZA, IR, V, dan M. Namun mereka kini juga dibebaskan, dan tidak ada kejelasan proses hukum.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR