Joko-Widodo
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto: Dok. Aljazeera)

JAKARTA, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai peningkatan investasi dan ekspor meminta kepada jajarannya untuk tidak menghambat proses investasi dan ekspor.

“Presiden memerintahkan kepada seluruh menteri, intinya adalah menyederhanakan semua aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.

Menurut Pramono Anung, Presiden menyampaikan dalam masalah investasi dan ekspor ini tak kunjung selesai. Hal tersebut dikarenakan masih banyak aturan-aturan yang dikeluarkan justru menghambat proses keduanya. Padahal, dua hal tersebut merupakan kunci dari kemajuan perkonomian Tanah Air.

“Karena masih terlalu banyak persoalan yang ada sehingga membuat kita tidak fleksibel dalam hal yang berkaitan dengan investasi dan ekspor,” ujar Pramono Anung menirukan ucapan Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, ditegaskan Pramono Anung, masalah investasi dan ekspor ini telah berulang kali disampaikan oleh Presiden. Hal ini bukan hanya kepada jajarannya di tingkat menteri, tapi juga para kepala daerah.

Karena, masih ada juga pemerintah daerah yang mengeluarkan aturan yang bertolak belakang dengan pemerintah pusat. Bahkan, Presiden juga meminta kepada para kepala daerah untuk tidak membuat aturan yang justru menimbulkan keruwetan.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya mengharmonisasi kembali kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Ini perlu saya ingatkan, yang namanya otonomi daerah itu bukan federal. Kita adalah negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota ini masih satu, masih satu garis,” tegas Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018 lalu.

SUMBERMetrotvnews
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR