Tjahjo-Kumolo
Tjahjo Kumolo. (foto: dok. Kemendagri)

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunggu keputusan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status hukum kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi.

Menurut Tjahjo Kumolo, hal tersebut terkait penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah dinas Gubernur Jambi Zumi Zola pada Rabu, 31 Januari 2018.

“Kemendagri tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah,” kata Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Kamis, 1 Februari 2018 dini hari.

Sebelumnya diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan sebagai tersangka kasus suap pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016.

“Terkait berita tersangka KPK kepada kepala daerah, gubernur dan bupati, prinsipnya saya menunggu keputusan resminya dulu oleh KPK,” ucap Tjahjo Kumolo.

Sementara, KPK telah menyampaikan kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, ketika sudah sampai pada tahap penggeledahan maka status kasus yang ditangani sudah ditahap penyidikan. Artinya, sudah ada tersangka dalam kasus tersebut. Tetapi, KPK belum dapat menyebutkan identitas tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Hasil resminya segera kami umumkan beberapa hari ke depan,” kata Saut Situmorang saat dikonfirmasi di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.

loading...