Jokowi Sindir Studi Banding, Anies Singgung Pentingnya Bisa Bahasa Internasional

Anies-Baswedan
Anies Baswedan. (foto: Kumparan/Johanes H)

harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya di forum sidang bersama dengan DPD-DPR, menyinggung soal kebiasaan eksekutif melakukan studi banding ke luar negeri.

Menjawab sindiran Jokowi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung soal kemampuan berbahasa internasional atau Inggris penting untuk pemimpin yang berangkat ke luar negeri.

“Jadi kalau mau berangkat pakai bahasa internasional, jadi ke sana bukan menonton, bukan mendengarkan tapi menceritakan Indonesia,” kata Anies Baswedan kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2019.

Anies Baswedan tidak menyebut personal tokoh atau pemimpin yang tak bisa berbahasa Inggris. Dirinya hanya menjelaskan manfaat yang dibawa saat pemimpin bisa menguasai bahasa Inggris.

Baca juga:   Begini Tanggapan Ketua DPR Soal Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu UU KPK

“Kalau tidak bisa bahasa internasional di sana cuma lihat-lihat jadi penting bagi pemimpin bisa bahasa internasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anies Baswedan menjelaskan bahwa kunjungannya ke luar negeri bukanlah studi banding. Dirinya merasa membawa manfaat saat pergi ke luar negeri.

“Begini, jadi beliau tadi menegaskan soal studi banding dan saya selalu bilang studi banding bisa dilakukan lewat online. Pertemuan yang saya hadiri U-20 merupakan bagian dari G-20 jadi baik-baik saja,” ujar Anies Baswedan.

“Saya sampaikan jadi kalo kita ke dunia internasional jangan hanya studi banding tapi bawa mereka ke sini. Kita datang ke sana kita bawa Formula E datang kesini,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam pidatonya di forum sidang bersama dengan DPD-DPR, Jokowi menyinggung soal kebiasaan eksekutif melakukan studi banding ke luar negeri. Dirinya mengingatkan saat ini sudah mudah mengakses informasi dari luar negeri.

Baca juga:   Sikap Politik Prabowo dan Gerindra Akan Diputuskan 17 Oktober

“Ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, permen, ataupun perda yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi,” kata Jokowi saat membacakan pidato di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Kemudian Jokowi secara khusus mengingatkan jajaran eksekutif agar lebih efisien dalam bekerja.

“Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita,” pungkasnya. (nuch/det)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini