Setya-Novanto
Setya Novanto. (foto: Dok. Pikiran Rakyat)

JAKARTA, harianpijar.com – Setya Novanto mengajukan permintaan menjadi Justice Collaborator (JC) dalam kasus e-KTP. Terkait permintaan JC tersebut kuasa hukum Setya Novanto, Magdir Ismail, menyebut pihaknya masih menunggu keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita dengar saja dulu, nanti apa yang disampaikan oleh KPK. Dengarkan penjelasan KPK sajalah,” ujar Magdir Ismail melalui pesan singkat, Sabtu, 13 Januari 2018.

Sedangkan, kuasa hukum Setya Novanto lainnya, Firman Wijaya, mengatakan substansi JC merupakan upaya keadilan dan bekerjasama dengan penegak hukum. Sehingga, menurutnya, informasi yang didapat tentu akan sangat membantu dalam kasus korupsi e-KTP.

“Dengan memberikan informasi dan struktur kasus e-KTP, maka hal tersebut akan sangat membantu hingga terang benderangnya kasus ini yang sebenarnya. Tentu setiap partisipasi Pak Novanto sebagai warga negara untuk bekerjasama dalam proses penegakan hukum adalah wujud pelaksanaan UU,” kata Firman Wijaya.

Seperti diketahui, Setya Novanto resmi mengajukan permintaan JC kepada KPK pada Rabu, 10 Januari 2018. KPK masih mempelajari permintaan JC tersebut.

Pasalnya, menurut KPK, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi, yakni tersangka mengakui perbuatan, pelaku mau bekerja sama, dan pelaku mau membuka keterlibatan aktor besar.

Firman Wijaya mengatakan, Setya Novanto akan mengungkap peran pihak lain yang punya kedudukan saat proyek e-KTP terjadi. Apakah itu pihak yang mengusulkan proyek tersebut, ataupun pihak yang mengambil kebijakan. Termasuk, soal nama yang hilang dalam dakwaan Setya Novanto.

“Kita lihat saja, kalau posisi yang lebih besar itu jabatan-jabatan yang berpengaruh di negeri ini ya mungkin saja. Tapi kita tunggu pembuktiannya. Tapi yang lebih penting soal JC bagi saya pada pak Nov adalah soal keadilan. Fairness process. Kenapa kok saya yang diburu. Kenapa nama-nama lain hilang. Itu jadi harapan dalam pengajuan JC,” ujarnya. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR