Tjahjo-Kumolo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (foto: google images)

BANTUL, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan ada sejumlah daerah yang rawan konflik akibat dimainkannya isu SARA di Pilkada serentak 2018. Daerah-daerah tersebut antara lain Papua, Papua Barat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Maluku Utara.

“Sementara Papua, kemudian Jawa Barat,” ujar Tjahjo Kumolo kepada awak media seusai menghadiri resepsi pernikahan putri Mensesneg Pratikno, di Jogja Expo Center (JEC), Sabtu, 30 Desember 2017.

“Kalau kami data yang ada Papua, Papua Barat, kemudian Maluku Utara,” imbuhnya.

Tjahjo Kumolo mengatakan, untuk wilayah Papua, memang diperlukan sosialisasi lebih intensif lagi. Pasalnya, tidak semua masyarakat paham permainan politik saat pilkada.

“Kedua Jawa Barat, karena Jawa Barat itu daerah yang satu-satunya yang padat pemilih di seluruh Indonesia, berdekatan dengan ibu kota,” kata Tjahjo Kumolo.

Meskipun demikian, menurut Tjahjo Kumolo, pemerintah telah bersiap mengantisipasi potensi konflik di sejumlah daerah saat pilkada serentak digelar. Tak hanya itu, lembaga pemerintah seperti Polri, TNI, dan BIN juga telah mendeteksi daerah-daerah yang rawan konflik.

“Saya kira mencermati gelagat perkembangannya, kan sudah setahun yang lalu implikasi pilkada-pilkada serentak. Mudah-mudahan, kalau saya optimis lancar dari sisi pilkadanya. Tinggal nanti hasil evaluasi pilkada akan menentukan pola dan suasana pileg dan pilpres (2019),” jelasnya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Tjahjo Kumolo mengajak seluruh calon kepala daerah yang akan maju di pilkada serentak untuk mengedepankan gagasan, saling adu program dan konsep pembangunan di daerah. Bukan justru saling fitnah dan memainkan kampanye hitam.

Selain itu, Tjahjo Kumolo juga meminta masyarakat untuk ikut aktif melawan kampanye hitam yang dimainkan saat pilkada serentak berlangsung dengan melaporkannya ke pihak kepolisian agar segera ditindak.

“Harus ada keberanian masyarakat untuk mengadukan ke polisi, ini kan masuk delik aduan. Peraturan dari panwas juga harus tegas, mana sanksinya kalau kampanye yang tidak adu program, tidak adu konsep, tapi berujar kebencian,” ujar Tjahjo Kumolo.

“Apalagi yang menyangkut fitnah. Fitnah kan sudah delik aduan sudah masuk ranah pidana, masuk di undang-undang IT juga,” tandasnya. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR