Bawaslu
. (foto: detik/Agung Pambudhy)

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Berkarya dan Partai Garuda akhirnya bisa melanjutkan tahapan verifikasi calon peserta Pemilu 2019. Kedua partai itu mendapat kesempatan untuk memperbaiki kekurangan syarat administrasi.

Menurut anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, keputusan itu diambil Bawaslu setelah adanya mediasi antara KPU dan pemohon (parpol). Berdasarkan hasil mediasi, Bawaslu meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan.

“Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi sejumlah kekurangan syarat keanggotaan sesuai dengan syarat administratif. Ada kesepakatan antara KPU dan pemohon, memerintahkan para pihak (KPU dan parpol) untuk melaksanakan berita acara kesepakatan,” kata Rahmat Bagja seperti dilansir detik, Sabtu, 23 Desember 2017.

Sementara, di dalam berita acara kesepakatan disebutkan bahwa Partai berkarya memiliki kekurangan syarat keanggotaan di 16 provinsi. Kekurangan tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dokumen fisik dengan data dalam sistem informasi parpol (Sipol).

“Terdapat kekurangan dari jumlah minimum syarat keanggotaan di 16 Provinsi pada sejumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi, yang jumlah kekurangannya sebagian besar diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara dokumen fisik dengan data yang diunggah oleh pemohon ke Sipol,” ujar Rahmat Bagja.

Oleh karena itu, Bawaslu memutuskan Partai Berkarya untuk melakukan perbaikan dengan menyerahkan dan mengunggah kembali dokumen selambat-lambatnya dalam waktu 2×24 jam.

“Penyerahan dokumen dan unggah ke Sipol, pemohon diberikan waktu paling lama 2 x 24 jam,” jelasnya.

Sedangkan untuk Partai Garuda terdapat kekurangan pada dokumen kepengurusan yang berupa model F4-parpol dan juga pada surat keputusan kepengurusan tingkat kecamatan.

“Dibutuhkan perbaikan pada dokumen kepengurusan berupa model F4-parpol untuk Kabupaten Mimika, dan SK Kepengurusan tingkat kecamatan (PAC) untuk Kabupaten Nduga, Kabupaten Asmat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Pegunungan Bintang,” kata Rahmat Bagja.

Guna melengkapi kekurangan tersebut Partai Garuda diberikan waktu 1×24 jam. Selain itu, dalam putusannya Bawaslu meminta kepada KPU untuk melaksanakan putusan paling lama 3 hari sejak putusan dibacakan. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR