Anies-Baswedan
Anies Baswedan. (foto: Kumparan/Johanes H)

JAKARTA, harianpijar.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan keputusan Kemendagri yang mencoret nomenklatur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari APBD 2018.

“Memang ada keanehan di sini, yang dicoret bukan dananya, TGUPP-nya. Jadi aneh,” ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Desember 2017.

Lebih lanjut, Anies Baswedan mempertanyakan alasan nomenklatur tim gubernur dicoret saat dirinya memimpin DKI Jakarta. Padahal, menurut Anies Baswedan, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat Gubernur DKI Jakarta, begitu juga saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kemendagri menyetujui keberadaan tim tersebut.

“Bayangkan, sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, di era Pak Basuki, di era Pak Djarot, mendadak di era kami tidak boleh. Kami sedang mencoba mengerti, ada apa ini dengan Kemendagri?” kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengaku dirinya mengetahui pencoretan TGUPP dari APBD 2018 hari ini. Meskipun demikian, belum ada surat keputusan resmi dari Kemendagri.

“Kita terima lampirannya, belum suratnya. Mereka (Kemendagri) baru kirimkan lampiran, belum suratnya,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin sebelumnya menyebutkan, pihaknya merekomendasikan gaji tim gubernur dialokasikan dari dana operasional Gubernur DKI Jakarta.

Anggaran tim gubernur diminta tidak dibebankan secara khusus ke dalam APBD DKI Jakarta 2018.

“Kalau seandainya itu masih tetap dalam satu tim, itu posnya, maka itu harusnya menggunakan belanja penunjang operasionalnya. Biaya penunjang operasional kepala daerah. Jangan membebani APBD secara khusus,” kata Syarifuddin saat dihubungi. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR