Jusuf-Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). (foto: detik/Muhammad Taufiqqurahman)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 (APLF 2017) yang digelar di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Desember 2017.

Forum tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan perwakilan negara lain seperti Wakil Presiden II Republik Islam Afganistan Muhammad Sarwar Danish, Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina Benjamin Diakno, Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili, serta 500 perwakilan pemerintahan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya dari 14 negara anggota OGP se-Asia Pasifik.

Dalam sambutannya JK mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Pasalnya, menurut JK, birokrasi yang berbelit-belit dapat meningkatkan potensi penyelewengan dan korupsi.

“Pemerintah bertekad selalu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan menyederhanakan birokrasi. Birokrasi yang berlebihan dan berbelit juga menyebabkan masalah dan tentu juga kita bicara transparansi mengurangi penyelewengan dan korupsi,” kata JK.

JK mengatakan, saat ini transparansi penting karena terkait dengan kepercayaan dari masyarakat terhadap negara. Selain itu, keterbukaan informasi yang efektif dan efisien juga sangat dibutuhkan.

“Indonesia memiliki Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik di mana pemerintah diwajibkan untuk membuka informasinya kepada publik dan itu tentu juga mempunyai konsekuensi bahwa pemerintah harus teratur dan harus mempunyai rencana yang baik,” ujar JK.

“Demokrasi tanpa kritikan tentu tidaklah bagian yang diharapkan. Kritikan dibutuhkan tanggapan yang baik dijadikan dasar keterbukaan itu. Hal-hal positif tentunya,” tambahnya.

Selanjutnya, JK berharap dengan adanya kritik dari publik ada perbaikan layanan pemerintah untuk mencapai program yang diinginkan. Khususnya, kata JK, program di sektor layanan pendidikan dan kesehatan.

“Kemajuan negara tentu diharapkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat membutuhkan suatu cara yang saling terbuka, pemerintah terbuka dan tentu masyarakat terbuka,” kata JK. (nuch/det)

loading...