Pernikahan-Sesama-Jenis-Australia-1
Para pendukung pernikahan sesama jenis merayakan pengesahan UU Pernikahan di Australia. (foto: Getty Images)

SYDNEY, harianpijar.com – Para pasangan sesama jenis dalam waktu dekat bisa melangsungkan pernikahan di Australia menyusul disahkannya Undang-Undang Pernikahan hari ini.

Pengesahan UU itu ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Australia Peter Cosgrove sehari setelah parlemen memberikan persetujuan.

“Kini (UU Pernikahan sesama jenis) menjadi bagian dari hukum Australia,” kata Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, dalam upacara singkat, seperti dilansir dari BBC, Jumat, 8 Desember 2017.

Pemerintah Australia memperkirakan para pasangan sesama jenis akan melangsungkan pernikahannya mulai 9 Januari 2018 mendatang. Mengingat, pernikahan harus didaftarkan sebulan sebelumnya.

Selain itu, dengan UU tersebut, pasangan sesama jenis asal Australia yang menikah di luar negeri juga akan langsung diakui oleh negara.

“Kejadian ini merupakan pelukan besar bagi segenap pasangan sesama jenis sekaligus pernyataan bahwa kami mencintai dan menghormati Anda. Sekarang silakan menikah,” ujar Malcolm Turnbull.

Sementara itu, setelah UU Pernikahan dipastikan sah, para pendukung pernikahan sesama jenis langsung merayakannya dengan mengibarkan bendera pelangi dan mengenakan pakaian warna-warni di berbagai tempat di Australia.

Pernikahan-Sesama-Jenis-Australia-2
. (foto: Getty Images)

Di sisi lain, kubu oposisi dari partai konservatif mengkritik keras undang-undang tersebut. Mereka yang menolak pernikahan sesama jenis menyebut perkawinan homoseksual bertentangan dengan agama, dan tak memiliki manfaat.

Seperti diketahui, pengesahan UU Pernikahan sesama jenis dilakukan setelah pada pertengahan November lalu hampir sebanyak delapan juta rakyat Australia mendukung pernikahan sesama jenis. Hal itu terlihat dari jajak pendapat sukarela yang tidak mengikat.

Menurut data Biro Statistik Australia, sebanyak 7,8 juta orang atau 61,6 persen responden memilih pernikahan sesama jenis disahkan secara resmi oleh pemerintah. Sedangkan 4,9 juta orang menolak hal tersebut.

Secara keseluruhan jumlah responden dalam jajak pendapat tersebut menyentuh 12,7 juta responden atau 79,5 persen dari jumlah penduduk Australia yang bisa menentukan pilihan dalam pemilu. (nuch/bbc)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR