KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU). (foto: dok. Istimewa)

JAKARTA, harianpijar.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menyebutkan warga yang berpindah tempat tinggal berpotensi kehilangan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 mendatang. Di mana aturan tersebut pernah diterapkan pada Pemilu 2004 lalu.

“Waktu Pemilu 2004 itu orang kalau pindah tempat, apakah pindah kecamatan atau pindah kabupaten, apalagi pindah provinsi, yang itu menjadikan seseorang itu pindah dapil (daerah pemilihan), maka orang itu berpotensi kehilangan hak pilih dan itu diterapkan lagi pada 2019 di UU Nomor 7 Tahun 2017,” kata Hasyim Asyari di Hotel Alila, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Desember 2017.

Menurut Hasyim Asyari, jika warga pindah ke satu tempat yang kecamatannya berbeda dapil kabupaten, maka warga itu berpotensi kehilangan hak pilih dalam DPRD kabupaten.

Namun, kata Hasyim Asyari, warga itu masih mungkin memberikan hak pilihnya untuk pemilihan tingkat provinsi.

“Kalau dia pindah ke satu tempat lain tetapi kecamatannya beda dapil untuk DPRD kabupaten, potensial kehilangan hak pilih untuk DPRD kabupaten, tapi provinsi masih mungkin dia punya hak pilih,” jelas Hasyim Asyari.

Sementara itu, komisioner KPU Viryan Aziz juga mengatakan, bagi warga yang pindah menjelang hari-H tapi memiliki surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan (formulir A5) akan tetap mendapatkan lima surat suara, yakni surat suara pemilihan DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, dan presiden.

“Apabila dia pindah menjelang hari-H pemungutan suara menggunakan formulir A5, misal di dapil DPRD kabupaten/kota pindahnya masih di satu dapil DPRD kabupaten/kota, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan lima surat suara,” kata Viryan Aziz.

Namun, jika pindah ke luar dapil kabupaten atau kota dalam satu provinsi, warga itu akan mendapatkan empat surat suara.

“Apabila di luar dapil provinsinya, mendapatkan tiga, yakni pilpres, DPD, dan DPR RI,” lanjutnya. (nuch/det)

loading...