Reuni-Alumni-212
. (foto: Dok. Poskotanews)

JAKARTA, harianpijar.com – Reuni Alumni 212 yang digelar di Monas hari ini menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma’arif meminta pemerintah adil dalam penegakan hukum dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi.

“Inti dari maklumat kami semua peserta kongres menguatkan kembali komitmen seluruh alumni 212, Habib Rizieq sebagai imam besar umat Indonesia. Oleh karenanya meminta dengan sangat kepada pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada kita seluruh kasus yang dimanipulasi,” ujar Slamet Ma’arif di panggung reuni Alumni 212, Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember 2017.

Selanjutnya, Slamet Ma’arif pun membandingkan soal penanganan hukum kasus politisi NasDem Viktor Laiskodat dan Buni Yani. Buni Yani sudah diputus bersalah di pengadilan, sementara kasus Viktor Laiskodat disebut mandek.

“Jika berseberangan dengan kekuasaan melakukan proses hukum dengan cepat. Viktor Laiskodat tetap hidup nyaman dilindungi kekuasaan. Buni Yani 1 tahun 6 bulan, anggota DPR kader PKI akan bangkit tidak disentuh hukum,” kata Slamet Ma’arif.

Menurut Slamet Ma’arif, pemerintah tidak terlalu “ramah” terhadap umat Islam. Bahkan, Slamet Ma’arif menyebut, yang muncul saat ini adanya indikasi Islamofobia.

“Ujaran kebencian bak air bah di medsos, dilontarkan pro penista agama yang terlihat begitu leluasa,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Alumni 212 juga menyoroti pemerintah yang menurutnya pro asing. Pemerintah, kata Slamet Ma’arif, justru berpihak pada tenaga asing.

“Kelihatan kekuatan korporasi asing dan aseng, melampaui batas bahkan menjadikan negara di atas negara pembangunan kepada WNI asli,” tandas Slamet Ma’arif. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR