Nurdin-Halid-1
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid.

JAKARTA, harianpijar.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memastikan Setya Novanto tetap menjdi Ketua Umum meski yang bersangkutan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dan saat ini mendekam dalam Rutan KPK.

Menurut Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, kepastian itu merupakan satu dari lima hasil kesepakatan dalam rapat pleno yang digelar pada Selasa, 21 November 2017.

Namun, menurutnya kalau upaya praperadilan yang dilakukan Setya Novanto ditolak pengadilan, maka Partai Golkar akan meminta sang ketua mengundurkan diri.

“Kalau praperadilannya ditolak, partai akan meminta Setya Novanto mundur sebagai ketua umum. Apabila Setya Novanto tidak mundur, maka rapat pleno tadi memutuskan akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub),” kata Nurdin Halid.

Lebih lanjut, Nurdin Halid menjelaskan, dalam rapat pleno itu juga diputuskan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI akan dievaluasi setelah adanya putusan tetap sidang praperadilan tersebut.

Selanjutnya, rapat pleno juga memutuskan menunjuk Sekretaris Jenderal Idrus Marham merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

“Plt Ketua Umum itu sampai ada putusan praperadilan Setya Novanto. Kalau praperadilannya dikabulkan, maka jabatan plt itu berakhir,” jelas Nurdin Halid.

Sementara, dikatakan Nurdin Halid, selama menjadi Plt Ketua Umum Golkar, Idrus Marham bisa mengambil keputusan strategis setelah dikoordinasikan dengan dirinya, koordinator bidang serta bendahara umum partai.

loading...