Mahfud-MD-1
Mahfud MD. (foto: Tribunnews/Rina Ayu)

JAKARTA, harianpijar.com – Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan tidak ada dasar teori yang membenarkan Ketua DPR RI Setya Novanto tidak bisa ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Untuk kasus dugaan korupsi, saya kira semua sudah tidak bisa berkilah. Tidak ada dasar teori yang membenarkan bahwa Novanto tidak bisa ditahan. Itu sudah clear,” kata Mahfud MD, saat jumpa pers di kantor MD Initiative, Dempo, Pengangsaan, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis, 16 November 2017.

Menurut Mahfud MD, sekalipun dari penasihat hukum semua alasan bisa dibantah.

“Alasan penasihat hukum yang disampaikan ke media yang sudah didiskusikan, semua sudah terbantahkan. Sekarang yang pertama tinggal kesadaran Novanto menyerahkan diri,” ucap Mahfud MD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) itu.

Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan, bukti petunjuk untuk menjerat Ketua Umum Partai Golkar itu sudah jelas. Beberapa bukti petunjuk telah mengarahkan Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

“Kasus ini berjalan, di setiap pemeriksaan selalu hampir menyebut Novanto. Itu bukan bukti tapi di dalam hukum bukti petunjuk dan kalau dirangkai bisa menimbulkan keyakinan,” jelas Mahfud MD.

Selanjutnya, ditegaskan Mahfud MD, pemenang tender perusahaan dalam pengadaan e-KTP disebutkan pemegang sahamnya adalah anak dan istri Setya Novanto.

“Kedua ternyata pemenang tender dan pemegang sahamnya anak dan istri Novanto. Itu petunjuk lagi,” tegasnya.

Lain itu, dikatakan Mahfud MD, Setya Novanto menitipkan pesan kepada Dirjen Kemendagri dan Sekjen Kemendagri agar mengaku tidak mengenal dirinya.

“Novanto berpesan pada orang Dirjen Kemendagri dan Sekjen Kemendagri supaya mengaku tidak kenal Novanto, itu semua muncul di pengadilan. Itu bukti petunjuk,” kata Mahfud MD.

Sementara, KPK telah menetapkan dua kali Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Pertama, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Namun, keputusan tersebut dianulir dengan keluarnya putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 29 September 2017.

Kedua, Setya Novanto kembali ditetapkan tersangka pada Jumat, 10 November 2017 dalam kasus yang sama.

Dalam kasus tersebut, Setya Novanto bersama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Atas perbuatannya, Setya Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun, saat hendak akan dijemput paksa oleh KPK dikediamannya di jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Rabu, 15 November 2017 malam, Setya Novanto sempat menghilang.

Besoknya, Kamis, 16 November 2017 sore, Setya Novanto dikabarkan akan menyerahkan diri ke KPK namun naas saat di perjalanan menuju gedung KPK Ketua DPR itu mengalami kecelakan setelah mobilnya menabrak tiang listrik di kawasan Pertama Hijau sekitar pukul 19.00 WIB.

SUMBERTribunnews
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR