Mahfud-MD
Mahfud MD. (foto: google images)

YOGYAKARTA, harianpijar.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebutkan Ketua DPR RI Setya Novanto bisa ditahan jika dianggap mempersulit pemeriksaan. Tapi, menurutnya semua itu tergantung dari keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi terserah KPK saja,” kata Mahfud MD saat ditanya soal KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, di Kepatihan Yogyakarta, Senin, 13 November 2017.

Menurut Mahfud MD, ada tiga alasan untuk menahan orang. Pertama, kalau mempersulit pemeriksaan dan tidak mau kerja sama, dengan mencari alasan, pergi ke sini ke sana, minta surat izin, termasuk alasan sakit yang dicari-cari, bukan benar-benar sakit.

Selanjutnya, kedua, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Mahfud MD lalu mencontohkan, misalnya membujuk saksi-saksi agar tidak bicara sesuai dengan keinginannya sendiri, dan ketiga adalah mengulangi perbuatan.

Sementara, ditegaskan Mahfud MD, alasan untuk menahan Setya Novanto itu kemungkinan karena dirinya dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Karena, Setya Novanto sudah berusaha menyuruh orang agar mengakui tidak kenal dirinya dan kedua, mempersulit.

“Tetapi terserah KPK ya, saya tidak ingin memengaruhi,” tegas Mahfud MD.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal apakah Setya Novanto bisa mengajukan praperadilan kembali. Mahfud MD menjawab, bisa. Oleh karena itu dirinya menyarankan agar KPK segera melimpahkan berkas perkara Setya Novanto ke pengadilan.

“Begitu praperadilan didaftarkan, langsung saja masukkan ke pengadilan, sehingga gugur,” kata Mahfud MD.

Pasalnya, menurut Mahfud MD, kalau pokok perkara sudah masuk pengadilan, praperadilan tidak boleh dilanjutkan dan langsung masuk ke pokok perkara.

“Praperadilan kan seperti orang sholat sedang berlangsung batal, dibatalkan. Kalau ini kan sudah selesai sholatnya. Tinggal apa berikutnya,” kata Mahfud MD.

Selain itu, Mahfud MD menegaskan, mudah-mudahan KPK berani membuat sejarah, tetapi juga jangan emosi. Karena akan menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia dalam penegakan hukum.

“Tetapi KPK jangan sewenang-wenang dan harus profesional. Tidak boleh melakukan penganiayaan kepada Setya Novanto,” tandasnya.

loading...