Mendagri-Tjahjo-Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah bersikap cermat dan hati-hati dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penulisan aliran kepercayaan pada kolom agama di e-KTP. Lain itu, Kemendagri sedang melakukan pendataan menyeluruh terhadap berbagai aliran kepercayaan di Indonesia.

“Sekarang ini, dengan adanya putusan MK kami perlu bersikap hati-hati. Secara prinsip pemerintah akan melaksanakan putusan MK yang final dan mengikat tapi pendataannya kami butuh waktu,” kata Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat, 10 November 2017.

Menurut Tjahjo Kumolo, yang saat ini dilakukan Kemendagri yakni berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait jumlah dan status berbagai aliran kepercayaan di Indonesia. Karena, data tersebut akan diteliti ulang dengan data yang ada di Kejaksaan Agung.

Sementara, ditegaskan Tjahjo Kumolo, terkait teknis penulisan aliran kepercayaan pun terlebih dulu akan dicek apakah berafiliasi dengan agama tertentu.

“Nanti akan kami cek apakah Islam, Kristen, Hindu, sampai Konghucu kan harus ditulis, apakah di bawahnya kalau di luar itu hanya cukup ditulis aliran kepercayaan, atau harus ditulis misalnya Sunda Wiwitan. Ini juga perlu kita bahas dulu. Saya belum bisa memutuskan,” tegas Tjahjo Kumolo.

Sedangkan, pada Selasa, 7 November 2017 baru lalu, MK memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Lain itu, kata ‘agama’ yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘kepercayaan’.

Selanjutnya, uji materi terhadap pasal-pasal tersebut diajukan oleh empat orang pemohon, mereka adalah Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR