Tjahjo-Kumolo-1
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan perlunya dilakukan sosialisasi untuk mengantisipasi kerawanan saat penyelenggaraan Pilkada. Lain itu, menurutnya wilayah Papua merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

“Dari pengalaman pilkada yang ada, dulu Aceh. Aceh sekarang gak ada masalah. Sekarang Papua. Perlu sosialisasi yang lebih besar,” kata Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis, 9 November 2017.

Menurut Tjahjo Kumolo, dirinya menilai konsentrasi ancaman kerawanan saat Pilkada hanya terjadi di Papua. Sementara, untuk di daerah lainnya seperti di Jawa dan Sumatera Selatan yang padat penduduk tidak menjadi ancaman utama.

“Daerah lain, saya rasa, nggak ada masalah meski Jawa itu padat penduduk, Sumsel juga. Konsentrasi di Papua saja,” ucap Tjahjo Kumolo.

Lebih lanjut, ditegaskan Tjahjo Kumolo, karena itu perlunya memahami tahapan-tahapan hukum apabila terjadi konflik hasil Pilkada.

“Ya itu sosialisasi, jangan sampai yang kalah tidak menerima putusan MK. Mereka kan tidak paham, tahapan-tahapan hukum harus dipahami,” tegasnya.

Sementara, menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut potensi konflik dalam Pilkada Serentak 2018 terbilang sangat tinggi dibandingkan pilkada sebelumnya.

Lebih lanjut, Arief Budiman menegaskan, banyaknya jumlah pemilih dalam Pilkada Serentak 2018 yang mencapai 158 juta warga, juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya konflik.

Sedangkan, adanya rentang waktu selama sekitar 10 bulan antara pelaksanaan pilkada dan pemilu ini, dirinya menilai juga berpotensi menimbulkan konflik-konflik kepentingan menjelang Pemilu 2019.

Selanjutnya, faktor lainnya yakni jumlah anggaran pilkada yang sangat besar jika dibandingkan Pilkada 2015 maupun Pilkada 2017 lalu. Pilkada serentak 2018 membutuhkan anggaran mencapai Rp11,9 triliun

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR