SBY-Demokrat
Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam jumpa pers tentang revisi UU Ormas di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017. (foto: Kompas/IHSANUDDIN)

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara mengenai pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 20 Oktober 2017 lalu.

Dalam pertemuan itu, SBY mengaku bahwa dirinya dan Presiden Jokowi membahas Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang baru saja disahkan menjadi UU.

SBY mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa UU Ormas tersebut harus segera direvisi. Karena, menurutnya, hal itu berpotensi membuat pemerintah bertindak sewenang-wenang terhadap Ormas.

Lebih lanjut, SBY pun mengungkapkan, Presiden Jokowi setuju atas usulannya tersebut.

“Alhamdulillah dalam pertemuan saya dengan Presiden Jokowi, ketika saya sampaikan ke Beliau perlunya Perppu direvisi dan ini memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi, Presiden Jokowi menjawab dengan jelas kepada saya waktu itu bahwa pemerintah bersedia untuk dilakukan revisi,” jelas SBY, dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, di Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017.

jokowi-sby
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (foto: Biro Pers Setpres)

Selain itu, SBY juga menyebutkan, sebelum pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Fraksi Demokrat di DPR sudah melakukan lobi dengan pemerintah, yang diwakili oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly.

“Dalam lobi itu, Partai Demokrat mendapat garansi bahwa pemerintah bersedia melakukan revisi,” ujar SBY.

Dengan begitu, akhirnya Partai Demokrat ikut menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna.

Kemudian, setelah pengesahan tersebut, jajaran Fraksi Partai Demokrat di Komisi II DPR langsung menyiapkan materi UU Ormas yang akan direvisi.

Materi revisi UU Ormas tersebut akan difinalkan dalam rapat DPP dan Fraksi Demokrat yang dipimpin langsung oleh SBY pada hari ini.

SBY mengatakan, ada 3 poin revisi yang akan diajukan Partai Demokrat kepada pemerintah dan DPR.

Berikut 3 poin revisi UU Ormas yang akan diajukan Partai Demokrat:

1. Kewenangan untuk menentukan ormas yang anti-Pancasila tidak boleh ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.

2. Sanksi yang diberikan terhadap ormas yang melanggar tidak perlu sampai menjerat seluruh anggotanya.

3. Harus ada proses pengadilan yang ditempuh dalam proses pembubaran ormas agar berlangsung terukur, objektif, dan tidak sewenang-wenang.

. (nuch/kom)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR