Hasto-Kristiyanto
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

JAKARTA, harianpijar.com – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto secara terbuka menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) yang belakangan sering berseberangan dengan sikap partai pendukung pemerintah. Lain itu, puncaknya ketika PAN menolak Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU Ormas di rapat paripurna DPR.

Menurut Hasto Kristiyanto, sebagai bagian dari koalisi pemerintah Jokowi-JK, harusnya PAN merealisasikan dengan mendukung kebijakan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

“Ketika partai sudah menyatakan dukungannya apalagi ikut dalam portfolio pemerintahan, tentu saja secara etika partai tersebut menyatukan diri dengan kebijakan dari Pak Presiden. Hukum politik demokratis seperti itu,” kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu, 28 Oktober 2017 kemarin.

Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto mengingatkan, hal tersebut harus kesadaran yang dibangun oleh setiap partai pendukung koalisi pemerintah. Sebab, menurut Hasto Kristiyanto, etika berkoalisi adalah menyatukan diri dengan kebijakan presiden atau pemerintah.

Oleh karena itu, dirinya tidak sepakat apabila dukungan tersebut hanya mengambil manfaat atau mendompleng elektabilitas Jokowi. Namun, tidak memiliki implementasi di tingkat politik strategis.

“Jadi kami mengingatkan hal tersebut agar menjadi kesadaran yang dibangun oleh setiap partai yang menyatakan diri ke pemerintah. Jangan dikatakan mendukung pemerintah hanya mengambil faktor elektoralnya saja,”  jelas Hasto Kristiyanto.

Selanjutnya, Hasto Kristiyanto juga menyerahkan sepenuhnya evaluasi partai koalisi kepada Presiden, apakah harus mengeluarkan PAN dari koalisi dan mengganti menteri-menteri asal partai yang bersangkutan.

“Ya, kami serahkan pada Pak Presiden. Pak Presiden pasti memperhatikan suara-suara itu, hanya momentum politiknya yang masih ditunggu,” tandasnya.

loading...