KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU). (foto: dok. Istimewa)

JAKARTA, harianpijar.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menjelaskan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikeluhkan sejumlah partai tidak bisa dianulir begitu saja. Pasalnya, Sipol juga masuk dalam Peraturan KPU (PKPU).

“Jadi tidak bisa kemudian Sipol itu dianulir atau semacam itu hanya melalui surat, karena menurut undang-undang, pengujian PKPU adalah melalui Mahkamah Agung (MA),” kata Wahyu Setiawan, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2017.

Menurut Wahyu Setiawan, sebenarnya semua pihak diperkenankan mempersalahkan. Namun, mekanismenya harus melalui pengajuan Mahkamah Agung (MA). Lain itu, selama ini belum ada pengajuan dari pihak manapun termasuk dari Bawaslu.

Lebih lanjut, dijelaskan Wahyu Setiawan, proses penyusunan PKPU itu tentu melibatkan berbagai pihak, baik DPR RI, pemerintah maupun Bawaslu dalam rapat forum konsultasi. Karena itu, menurutnya PKPU yang di dalamnya juga membahas Sipol tentu sudah sesuai prosedur. Sesuai standar kerja di KPU, setiap kegiatan pasti dilakukan evaluasi. Hanya, kalau soal Sipol, sudah jelas tertuang dalam peraturan KPU.

“Fakta menunjukkan banyak partai mengapresiasi Sipol dalam rangka tertib administrasi, memudahkan partai secara modern. Tetapi kita tak menutup mata dengan partai yang menyampaikan pandangan berbeda,” jelas Wahyu Setiawan yang juga mantan Ketua KPU Banjarnegara itu.

Sementara, KPU juga akan mengkaji surat rekomendasi dari Bawaslu. Prinsipnya, KPU tetap menghormati semua partai yang melakukan upaya pendaftaran. Sebelumnya ada delapan partai yang melaporkam KPU ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi, termasuk melalui Sipol.

Sedangkan, berdasarkan data dari bagian Humas dan Antarlembaga Bawaslu, delapan Parpol yang melapor adalah Partai Idaman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI (kubu Haris Sudarno dan kubu Hendropriyono), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhinneka Indonesia, Partai Rakyat dan Partai Republik.

loading...