Retno-LP-Marsudi
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Pengadilan Arab Saudi mengambil putusan kontroversial setelah membebaskan Binladdin Group dari kewajiban membayar uang darah atau diyat bagi korban crane maut dalam pelaksanaan haji 2015.

Menanggapi putusan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mulai angkat bicara. Menurutnya, itu tidak benar sama sekali WNI korban crane tidak akan mendapat santunan sama sekali.

“Siapa yang bilang enggak dapat ganti rugi?” tanya Retno LP Marsudi kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2017.

“Ini ada dua hal ya. Yang perusahaan dan kompensasi dari Raja. Yang dari Raja tetap karena ini sudah keputusan Raja. Jadi harus dipisahkan ada dua hal yang terpisah,” lanjut Retno LP Marsudi.

Lebih lanjut, ditegaskan Retno LP Marsudi, untuk masalah keputusan pengadilan yang menyebut perusahaan tidak mengganti rugi, pemerintah menghormati. Namun, jangan mencampuradukkan keputusan Raja dan pengadilan.

“Kita jadi keputusan sudah. Kita sudah komunikasi dengan mereka. Tapi jangan dicampur antara apa yang sudah diputuskan Raja dan perusahaan,” tegas Retno LP Marsudi.

Menurutnya, meski pengadilan mengatakan karena ini force majeur. Namun, Retno LP Marsudi menyebut kalau Raja tetap memberikan ganti rugi.

“Tetapi dengan adanya putusan ini kita sudah berkomunikasi. Tapi sekali lagi jangan dicampuradukkan,” kata Retno LP Marsudi.

Seperti diberitakan, insiden jatuhnya crane di Masjidil Haram terjadi tepatnya pada Jumat, 11 September 2015 dan lebih 100 jemaah menjadi korban tewas. Sementara, korban dari Indonesia, 11 orang tewas dan 42 luka-luka.

Sedangkan, Arab Saudi menjanjikan santunan bagi semua korban insiden itu. Setiap korban tewas dan cacat permanen akan memperoleh kompensasi 1 juta riyal, dan keluarga atau ahli warisnya diundang berhaji pada tahun berikutnya.

Sementara, bagi korban luka, dijanjikan memperoleh uang 500 ribu riyal dan diberi kesempatan untuk mengulang atau menyempurnakan ibadah hajinya. Demi menepati janjinya, Pemerintah Saudi telah membentuk komite khusus yang mulai bekerja dari 2015 lalu.

Selanjutnya, keputusan pengadilan terhadap Binladdin Group tidak mengubah rencana pemberian santunan dari pemerintah Arab Saudi untuk WNI dan korban dari negara lain. Lain itu, atas putusan tersebut jaksa juga mengajukan banding.

SUMBERKumparan
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR