tri-sutrisno-mantan-wapres
Try Sutrisno, setiap bangsa Indonesia wajib menjaga NKRI dan Idelogi Pancasila sebagai pedoman bernegara.

JAKARTA, harianpijar.com – Mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno menegaskan kelompok dan organisasi yang ingin mengubah ideologi dan Negara Kesatuan RI harus dilarang.

“Ada organisasi yang mau bikin negara Islam ya harus dilarang dan dibubarkan dong. Boleh membuat organisasi, silakan, tapi kan ada aturan. Jangan liar, kita punya hukum,” kata Try Sutrisno saat menyampaikan pidatonya di kantor Para Syndicate, Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017 kemarin.

Menurut Try Sutrisno, setiap bangsa Indonesia wajib menjaga NKRI dan Idelogi Pancasila sebagai pedoman bernegara. Lain itu, dirinya menilai dua prinsip tersebut sudah final dan tidak bisa diubah oleh siapapun.

Selanjutnya, dirinya juga menilai saat ini banyak kelompok dan organisasi radikal yang tumbuh di Indonesia bisa meneror keutuhan NKRI. Bahkan, hal itu sudah tumbuh dan masuk ke institusi pendidikan seperti kampus dan sekolah.

“Mereka sudah mendidik anak kecil, kampus sudah diserbu, malah ada yang jadi rektor anggotanya. Jadi orang bikin ormas buat gerilya menghancurkan negara ini,” kata Try Sutrisno yang juga sebagai anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) itu.

Try Sutrisno menegaskan, dirinya juga bersyukur Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) disetujui DPR menjadi undang-undang.

“Perppu Ormas disetujui DPR kemarin. Akan dijadikan UU, dan sudah sah. Syukur, karena ini salah satu jawaban untuk menghadapi kondisi nasional yang menggelisahkan saat ini,” tegasnya.

“Peraturan Ormas ini sebetulnya diadakan untuk mengamankan negara dan Pancasila, organisasi masyarakat yang ingin membentuk negara Islam di sini, mau bikin macam-macam toh sudah tidak bisa,” lanjut Try Sutrisno.

Seperti diberitakan, Perppu Ormas diterbitkan pemerintah pada pertengahan Juli lalu. Selanjutnya, beberapa hari kemudian, penerbitan Perppu Ormas itu memakan korban yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang izinnya dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Kemudian, pada Selasa, 24 Oktober 2017 baru lalu, lewat mekanisme voting, Rapat Paripurna DPR memutuskan menerima Perppu Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang.

SUMBERCNNIndonesia
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR