Susilo-Bambang-Yudhoyono-SBY
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (foto: google images/screenshot YouTube)

JAKARTA, harianpijar.com – Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam akun Twitter pribadinya mengomentari Undang-Undang Ormas baru yang berasal dari Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017. Lain itu, SBY juga menyatakan, revisi UU Ormas harus segera dilakukan.

“Saya berharap revisi Undang-Undang Ormas akan segera dilakukan, jadi kita akan memiliki hukum Organisasi Massa yang baik untuk rakyat dan negara,” kata SBY, di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.

Menurut SBY, dirinya hanya mengulangi sikap fraksi partai Demokrat agar bisa melewati Perppu Ormas menjadi undang-undang dengan beberapa catatan.

Selain itu, fraksi meminta revisi harus segera dilakukan setelah diloloskan ke dalam undang-undang. Karena, fraksi partai Demokrat akan menolak RUU tersebut jika pemerintah tidak merevisi Undang-Undang Ormas.

Selain itu, dikatakan SBY, substansi Perppu No 2 tahun 2017 memiliki hak. Tanpa diragukan lagi, dirinya memperhatikan bahwa beberapa bagian tidak sesuai dengan semangat Konstitusi.

“Ada hal-hal yang tidak benar, tidak adil, dan juga tidak sesuai dengan semangat Konstitusi kita, jadi fraksi Partai Demokrat telah menunjukkan dukungan untuk melewati Perppu Ormas menjadi undang-undang, namun hanya jika direvisi,” kata SBY.

Sementara, hukum Ormas memberi pemerintah kekuatan untuk membubarkan sebuah organisasi tanpa proses hukum. Hal ini juga melarang setiap organisasi untuk mengadopsi dan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Seperti diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang pada hari Selasa, 24 Oktober 2017 baru lalu. Lain itu, tujuh fraksi menyetujui dan mendukungnya menjadi undang-undang, sementara tiga fraksi menolak.

Adapun pihak pendukung pemerintah seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura masih solid untuk mendukung Perppu agar tunduk pada undang-undang.

Selanjutnya, PKB, PPP, dan Partai Demokrat menerima dan mendukungnya dengan beberapa catatan. Namun, ada tiga fraksi yang menolak, yakni Partai Gerindra, PKS dan PAN.

loading...