Tjahjo-Kumolo-1
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, harianpijar.com – Penggalan video pidato Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat pengesahan Perppu Ormas di rapat paripurna DPR viral di media sosial dan menuai berbagai kritikan.

Lain itu, pidato tersebut disalahpahami pada kalimat yang menyinggung paham yang dilarang yaitu ateisme, komunisme, marxisme, dan leninisme di Perppu Ormas.

Selanjutnya, inti pidato yang disalahpahami itu adalah pada kalimat banyak ormas yang mengembangkan paham yang tidak termasuk dalam paham ateisme, komunisme, leninisme, marxisme yang berkembang cepat di Indonesia.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arief M Eddie, maksud dari pidato yang diucapkan Mendagri justru penegasan bahwa saat ini semakin banyak paham-paham lain yang berkembang, yang belum diatur dalam UU Ormas terdahulu.

“Artinya, ada kekosongan hukum. Maka berangkat fakta itu, keluar Perppu Ormas yang memasukan paham anti Pancasila lainnya selain paham-paham yang sudah masuk di UU Ormas yang lama,” kata Arief M Eddie mengklarifikasi hal tersebut dalam rilis Kemendagri, Kamis, 26 Oktober 2017.

“Potongan pidato Pak Menteri kan menyatakan begini, banyak dan ada ormas yang dalam aktivitasnya yang ternyata mengembangkan faham atau mengembangkan ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD, dan hal ini tidak termasuk dalam paham ateisme, komunisme, leninisme dan marxisme yang berkembang cepat di Indonesia,” tambahnya.

Lebih lanjut, juga ditegaskan Arief M Eddie, pernyataan Tjahjo Kumolo yang menyebut ‘tidak termasuk paham ateisme, komunisme, leninisme dan marxisme’ adalah paham baru yang justru saat ini berkembang cepat di Indonesia.

Selanjutnya, paham yang terang-terangan anti Pancasila dan ingin mengganti NKRI. Sementara paham ateisme, komunisme, leninisme dan marxisme, sudah diatur dalam UU Ormas yang lama. Itu yang dimaksud Mendagri.

“Penekanannya pada paham baru di luar ateisme, komunisme, leninisme dan marxisme, karena paham baru itu tidak disebut dalam UU Ormas yang lama,” tegas Arief M Eddie.

Selain itu, Arief M Eddie juga menjelaskan, dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran dan pelarangan PKI juga ditegaskan mengenai larangan bagi setiap kegiatan, yang secara nyata menyebarkan dan mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme atau leninisme.

“Jadi Perppu Ormas itu menguatkan UU Ormas yang lama dan juga TAP MPR. Dari pidato tersebut tentu saja Mendagri justru ingin memberikan penekanan atas paham atau ideologi selain ateisme, komunisme dan leninisme yang juga sama membahayakannya terhadap kesatuan negara Indonesia,” jelas Arief M Eddie.

Kemudian, dirinya juga membuka isi dari UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan itu, yang kemudian diubah lewat Perppu Nomor 2 tahun 2017, dan baru disahkan oleh DPR.

“Coba baca dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, definisi atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila terbatas pada ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme. Ini ada di bab penjelasan Pasal 59 ayat 4 UU Ormas yang lama,” ucap Arief M Eddie.

Sementara, menurut Arief M Eddie, fakta di lapangan, ada paham lain di luar empat paham itu yang terang-terangan anti Pancasila dan NKRI. Karena itu, dalam Perppu No 2 Tahun 2017 ayat tersebut ditambah.

“Definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 diperluas. Jadi, tidak ada yang salah. Pengunggah video pidato Mendagri salah menafsirkan. Atau boleh jadi, si pengunggah video memang sengaja salah menafsirkan, agar publik sesat memahami subtansi dari pidato Mendagri,” katanya.

“Harusnya, si pengunggah, mencermati dan menelaah pernyataan-pernyataan Mendagri, tidak hanya berkutat di pidato di DPR saja,” lanjut Arief M Eddie.

Belajar dari kejadian ini, kata Arief M Eddie, dirinya berharap publik lebih cermat, kritis, dan harus ditelaah serta dikaji lebih dulu dalam menerima informasi yang beredar.

“Tidak kemudian asal sebar. Jangan sampai kita disesatkan oleh informasi yang memang ingin menyesatkan semata ingin buat gaduh. Ini kan nyata-nyata ada ormas yang akan mengganti dasar negara,” tandas Arief M Eddie.

SUMBERKumparan
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR