Perppu-Ormas-Sah
Pengesahan Perppu Ormas No 2 tahun 2017 jadi UU. (foto: detik/Lamhot Aritonang)

JAKARTA, harianpijar.com – Dalam sidang paripurna pada Selasa, 24 Oktober 2017 baru lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-Undang. Lain itu, proses pengesahan Perppu tersebut diwarnai perdebatan panjang di antara para anggota dewan hingga aksi protes massa.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai wajar adanya pro dan kontra di balik pengesahan Perppu tersebut.

Lebih lanjut, dikatakan Bayu Dwi Anggono, karena setelah Perppu Ormas disahkan menjadi UU, ormas yang dinilai mengancam kedaulatan NKRI secara tegas akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang tercantum di dalamnya.

“Konsekuensinya tentu sama dengan Undang-Undang lainnya, yaitu segala ketentuan yang ada di dalamnya berlaku dan mengikat umum,” kata Bayu Dwi Anggono dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 Oktober 2017.

Selanjutnya, Bayu Dwi Anggono juga menjelaskan, dirinya mengimbau ormas-ormas di Indonesia tidak lantas takut ataupun ragu dalam menjalankan aktivitas organisasi mereka. Karena, Perppu Ormas yang sudah sah menjadi UU itu, bukan untuk membatasi kebebasan berserikat di Indonesia.

Selain itu, dirinya juga menegaskan, tidak perlu takut atau ragu dalam menjalankan aktivitas memperjuangkan ide dan gagasannya, sepanjang ide dan gagasan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan kedaulatan NKRI.

“Dengan kata lain ormas-ormas tidak perlu takut dibatasi kebebasannya sepanjang memang mereka tidak memiliki niat tersembunyi, ingin mengganti dasar negara Pancasila atau mengganggu kedaulatan NKRI,” tegas Bayu Dwi Anggono.

Sementara, juga menurut Bayu Dwi Anggono, meski pemerintah memiliki kewenangan untuk mengontrol ormas-ormas yang telah dijamin oleh UU tersebut, dirinya berharap pemerintah tetap mengutamakan asas demokrasi dan menghormati HAM.

“Hendaknya pemerintah tetap menggunakan asas kecermatan dan kehati-hatian dalam menggunakan wewenang ini, dengan selalu mengingat penghormatan asas demokrasi dan penghormatan terhadap HAM,” tandasnya.

SUMBERKumparan
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR