Mukhamad-Misbakhun
Mukhamad Misbakhun. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Anggota DPR Komisi XI asal Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun, minta partai politik tidak menjadikan isu penolakan RAPBN 2018 yang sudah disahkan sebagai media pencitraan. Lain itu, karena APBN merupakan instrumen negara untuk mensejahterakan rakyat.

Menurut Mukhamad Misbakhun, di dalam APBN ada program-program pembangunan mulai dari biaya operasional sekolah, pembangunan madrasah, pesantren, membayar biaya gaji guru, TNI, dan Polri. Kemudian, anggaran pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, subsidi pupuk dan bibit pertanian, hingga Dana Desa dan BPJS.‎

‎”Semua pembiyaan yang ada di dalam APBN adalah untuk seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air tanpa kecuali dan tidak melihat latar belakang politik atau afiliasi politiknya terhadap partai politik,” kata Mukhamad Misbakhun di DPR, Rabu, 25 Oktober 2017.‎

‎Lebih lanjut, dirinya menegaskan, penolakan APBN oleh partai politik dengan alasan yang politis merupakan sikap yang berbahaya. Karena gagal memahami fungsi APBN sebagai instrumen negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional seperti yang diamanatkan oleh Konstitusi.

Selanjutnya, Mukhamad Misbakhun juga mengingatkan, siapapun boleh berbeda pandangan secara politik. Boleh juga tidak setuju dengan pemerintah dan tidak mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa. Namun, hal itu merupakan hanya bagian dari keniscayaan dialektika proses demokrasi yang memberikan ruang perbedaan pendapat.

“Tetapi menjadikan APBN sebagai alat politik bahkan menolak APBN sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagai amanat konstitusi adalah berbahaya dan tidak boleh ada dalam sistem demokrasi modern Indonesia saat ini,” tegas Mukhamad Misbakhun.

Sementara, menurutnya, partai Golkar sendiri memahami sepenuhnya bahwa tahun 2018 adalah tahun yang panas secara politik menjelang pemilu 2019. Tapi menjadikan penolakan APBN sebagai pencitraan politik harus ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Karena pada hakekatnya APBN digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat latar belakang partai politik mereka,” kata Mukhamad Misbakhun.

‎Sedangkan, fraksi yang menolak pengesahan APBN adalah Fraksi Partai Gerindra. Sikap tersebut ditunjukkan dalam Rapat Paripurna DPR, pada Rabu, 25 Oktober 2017 kemarin.

Selain itu, alasan penolakan tersebut karena pemerintah dinilai akan mengalami kegagalan dalam meningkatkan rasio pajak yang ditargetkan sekitar Rp1.600 triliun. Sementara sampai saat ini pemerintah baru mendapatkan pajak Rp1.472 triliun.

Karena itu, dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak, maka pemerintah akan mengeluarkan surat hutang negara sehingga menjadi beban keuangan. Hutang akan ditempuh untuk menutupi celah defisit anggaran dan membiayai pembangunan.‎

loading...