yusanto-hti
Ismail Yusanto, keberadaan UU Ormas ini juga berpotensi menghapus kekuasaan kehakiman, bahkan adanya kerancuan soal pengertian paham yang bertentangan dengan Pancasila.

JAKARTA, harianpijar.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas, menjadi undang-undang. Lain itu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sebelumnya telah dibubarkan pemerintah menggunakan Perppu Ormas, memandang ada politik transaksional dalam pengesahan tersebut.

Menurut juru bicara HTI Ismail Yusanto, pengesahan UU Ormas telah mengabaikan rasionalisme dan nurani. Alasan mendesak yang selama ini digemborkan pemerintah menurutnya tidak benar-benar terjadi.

“Pengesahaan Perppu Ormas bakal makin membuka pintu lebar-lebar lahirnya rezim represif. Pembubaran HTI membuktikan. Setelah ini, entah ormas mana lagi yang akan segera dibubarkan. Semua atas nama merawat kebhinnekaan,” kata Ismail Yusanto, Rabu, 25 Oktober 2017 saat dikonfirmasi.

Padahal, juga menurut Ismail Yusanto, keberadaan ormas-ormas merupakan bagian dari kebhinnekaan.

Lebih lanjut, ditegaskan Ismail Yusanto, dirinya memandang bahwa keberadaan UU Ormas ini juga berpotensi menghapus kekuasaan kehakiman. Bahkan, adanya kerancuan soal pengertian paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Ini sangat berbahaya karena Peppu/UU bisa menjadi alat represifme penguasa di mana penguasa menjadi penafsir tunggal dari apa yang dimaksud paham yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga bisa menciptakan extractive institution yang vandalistik,” tegas Ismail Yusanto.

Sementara, dikatakan Ismail Yusanto, HTI akan tetap melakukan perlawanan terhadap UU Ormas. Saat HTI masih melakukan pengkajian mendalam isi dari UU tersebut.

“Kita akan maju lagi, ini kita lagi konsultasi dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra (kuasa hukum HTI-red). Yang pasti besok PTUN besok,” tandas Ismail Yusanto.

loading...