Jenderal-Tito-Karnavian-2
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (foto: Antara Foto)

JAKARTA, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembentukan Detasmen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) untuk ditunda. Lain itu, Presiden dalam rapat terbatas di Istana Negara meminta langsung kepada Kapolri termasuk pihak terkait untuk mengkaji lebih lanjut.

Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan ada permintaan langsung dari Presiden Jokowi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembentukan itu. Selain itu, salah satu yang menjadi perhatian Presiden Jokowi adalah soal pola rekrutmen personel untuk Densus Tipikor.

“Beliau (Presiden Jokowi) meminta agar rencana atau usulan pembentukan Densus Tipikor ini dikaji lagi. Betul-betul matang baik dari segi internal bagaimana sistem rekrutmennya karena otomatis ada rekrutmen dengan open bidding. Antaranya arahan beliau open bidding di kalangan Polri sehingga yang terpilih terbaik, memiliki integritas dan standar tinggi,” kata Jenderal Tito Karnavian usai hadiri Rapat dengan Komisi III, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

Lebih lanjut, dijelaskan Jenderal Tito Karnavian, ada beberapa permasalahan lain yang turut disoroti oleh Presiden Jokowi. Diantaranya seperti penataan SOP serta tata cara kerja internal dan eksternal Polri yang dinilai masih perlu dikaji lebih lanjut.

“Beliau juga minta kaji lagi tentang SOP-nya seperti apa. Sehingga betul diyakini bahwa satuan ini betul bisa bersih tidak melakukan pelanggaran, serta memiliki reputasi yang baik. Jadi intinya bahwa beliau ingin minta kaji kembali dan untuk sementara pembentukan peningkatan dari Dittipikor jadi Densus Tipikor ini ditunda,” jelas Jenderal Tito Karnavian.

Selanjutnya, juga dikatakan Jenderal Tito Karnavian, bila pengkajian mendalam terhadap Densus Tipikor tersebut telah rampung, maka akan dibicarakan kembali pada tingkat menteri dengan menghadirkan kementerian dan lembaga terkait dan hal ini merupakan perintah dari Presiden Jokowi.

“Beliau sudah memerintahkan agar setelah nanti dikaji betul SOP-nya, nantinya akan dibicarakan dan dirapatkan di tingkat Menko terlebih dahulu sebelum nantinya mengundang lembaga terkait termasuk mungkin mengundang KPK, Kejaksaan, Menkumham, Menkeu, Menpan,” tandas Jenderal Tito Karnavian.

SUMBERKumparan
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR