Fadli-Zon
Fadli Zon. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membantah bahwa DPR menjadikan UU sebagai proyek. Bahkan dirinya menyebutkan, pembahasan UU sejauh ini berdasarkan aspirasi masyarakat.

“Kalau soal proyek saya enggak tahu yang dimaksud seperti apa. Kecuali yang menguntungkan orang tertentu atau korporasi tertentu,” ujar Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa persetujuan penyusunan UU tak hanya datang dari DPR, melainkan juga dari pemerintah.

“Saya kira mungkin perlu dilihat apa yang dimaksud proyek. Yang jelas kami ingin undang-undang tak bertentangan dengan UUD 1945. Justru itu harus merujuk pada UUD 1945. Kalau ada yang bertentangan kan bisa diuji di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Fadli Zon.

“Saya kira sejauh ini enggak keliatan (seperti proyek) ya sejauh ini. Sejauh ini berdasarkan aspirasi masyarakat yang ada. Tentu kepentingan kadang beda,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir DPR yang kerap membuat UU. Dirinya meminta DPR tak perlu membuat banyak UU. Namun yang terpenting, UU yang dibuat harus memiliki kualitas.

“Saya sudah ngomong ke DPR, enggak usah setahun buat 40 UU. Satu atau dua cukup, tapi berkualitas. Jangan undang-undang dijadikan proyek,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Oktober 2017 kemarin. (nuch/kom)

loading...