Perppu-Ormas-Sah
Pengesahan Perppu Ormas No 2 tahun 2017 jadi UU. (foto: detik/Lamhot Aritonang)

JAKARTA, harianpijar.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah disahkan DPR menjadi UU lewat rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa, 24 Oktober 2017.

Seperti diketahui ada 7 fraksi di DPR yang setuju dengan Perppu Ormas, tapi dengan catatan akan ada revisi setelah disahkan menjadi UU. Ketujuh fraksi tersebut antara lain PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, dan Demokrat.

Sedangkan 3 fraksi yang tidak setuju, adalah Gerindra, PKS, dan PAN. Ketiganya tetap tegas menolak Perppu Ormas.

Sementara itu, Perppu Ormas ini merupakan perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas. Terdapat sederet hal baru di Perppu Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 Juli 2017 ini.

Ketentuan yang diatur di dalamnya pun memperluas unsur larangan untuk ormas. Larangan yang lebih luas tersebut diantaranya soal definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Tak hanya itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) punya kewenangan langsung untuk membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan.

Menkumham hanya melewati dua sanksi admnistratif untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila. Pencabutan status badan hukum ditegaskan Perppu Ormas bersifat langsung.

Selain itu, pencabutan status badan hukum yang sama dengan pembubaran ormas ini dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau Menkumham terhadap ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun isi lengkap Perppu Ormas yang kini sudah sah menjadi UU itu adalah sebagai berikut:

. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR