boyamin-saiman
Boyamin Saiman. (foto: detik/Gibran Maulana Ibrahim)

JAKARTA, harianpijar.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menindaklanjuti laporan terhadap Wakil Ketua DPR Fadli Zon oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili Boyamin Saiman.

Lain itu, Fadli Zon dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik karena mengirim surat Ketua DPR Setya Novanto untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Sementara, MKD akan menggelar sidang tertutup untuk meminta keterangan dari pihak pelapor, yakni Boyamin Saiman.

Menurut Boyamin Saiman, dirinya memang belum melengkapi bukti dengan membawa surat asli tersebut. Namun, apa yang dilakukan Fadli Zon dengan menandatangani surat Setya Novanto merupakan pelanggaran kode etik.

Lebih lanjut, ditegaskan Boyamin Saiman, dirinya sempat memperlihatkan contoh surat dengan kop DPR, tanda tangan pimpinan dewan, dan stempel resmi. Surat itu menurutnya sama dengan yang ditandatangani Fadli Zon. Karena itu, menurutnya surat tersebut bersifat resmi sehingga pimpinan dewan wajib merapatkannya sebelum mengirimkannya.

“Artinya surat Pak Fadli Zon minimal harus rapat pimpinan lain. Kalau 5 pimpinan, yang rapat 3 lah ya,” tegas Boyamin Saiman usai sidang di ruang MKD, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Oktober 2017.

“Persoalannya terakhir tadi, surat aslinya aja. Tapi saya menduga paling tidak melanggar Tata Tertib pasal 307 karena sudah diakui di mana-mana, juga KPK, bahwa itu pimpinan dewan, Pak Hani Tahapari (Kabiro Pimpinan Kesetjenan DPR-red) yang disuruh ke sana oleh pimpinan dewan. Saya yakin bentuknya (surat) seperti ini. Katanya template,” lanjut Boyamin Saiman.

Sementara, menurut Wakil Ketua MKD DPR Sarifuddin Sudding menjelaskan, pelapor masih kurang dalam hal alat bukti. Lain itu, ditegaskan Sarifuddin Sudding, Boyamin Saiman meminta waktu untuk melengkapi.

“Bukti surat yang menjadi dasar laporan Pak Boyamin ke MKD yang sampai saat ini belum disampaikan ke MKD. Dia masih meminta waktu untuk melengkapi bukti-bukti tersebut,” kata Sarifuddin Sudding saat dikonfirmasi, Senin, 23 Oktober 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Sarifuddin Sudding, bukti surat tersebut sangat penting. Karena itu, MKD memberi tenggat kepada Boyamin Saiman untuk melengkapi.

“Kami berikan waktu seminggu,” tandas politisi Partai Hanura itu.

SUMBERdetik
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR