Cepi-Iskandar
Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto. (foto: detik/Agung Pambudhy)

JAKARTA, harianpijar.com – Hakim Cepi Iskandar yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, akan segera diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Lain itu, pemeriksaan dilakukan terkait tindak lanjut laporan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi soal dugaan kejanggalan putusan Hakim Cepi Iskandar.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan, sesuai prosedur Bawas akan segera memeriksa Cepi Iskandar terkait proses praperadilan Setya Novanto. Namun, jadwal pemeriksaan Cepi Iskandar tersebut masih dirahasiakan.

“Nanti pasti diperiksa tapi belum bisa memastikan kapan. Jadwalnya tergantung dari Bawas MA,” kata Abdullah.

Lebih lanjut, ditegaskan Abdullah, untuk tahap awal pengawas MA telah memeriksa pelapor dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pagi tadi. Sementara, dari pihak pelapor Bawas meminta keterangan terkait dugaan kejanggalan proses praperadilan.

“Semua pelapor didahulukan agar semua data yang dibutuhkan lengkap,” tegas Abdullah.

Selanjutnya, juga dikatakan Abdullah, dirinya tidak dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses pelaporan Cepi Iskandar. Lain itu, seluruh proses pemeriksaan tersebut harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

“Pemeriksaan tidak boleh tergesa-gesa, harus mendengarkan dari dua belah pihak,” ucap Abdullah.

Sementara, menurut Kurnia Ramadhana sebagai pihak pelapor mengatakan, hari ini dirinya diperiksa terkait dugaan kejanggalan yang dilakukan hakim Cepi Iskandar.

“Saya menjelaskan lebih lanjut tentang peraturan undang-undang yang diduga dilanggar hakim Cepi,” kata Kurnia Ramadhana saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Lebih lanjut, Kurnia Ramadhana menjelaskan, selain memeriksa dirinya sebagai pelapor, Bawas MA juga akan memeriksa pihak-pihak terkait di PN Jakarta Selatan termasuk hakim Cepi Iskandar untuk mengonfirmasi dugaan pelanggaran tersebut.

“Kami harap jika nantinya benar-benar ditemukan pelanggaran yang dilakukan hakim Cepi, Bawas tidak segan menindak tegas,” jelas Kurnia Ramadhana.

Sedangkan, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Madrasah Anti Korupsi (MAK) Muhammadiyah, dan Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) menduga ada kejanggalan yang dilakukan oleh hakim tunggal sidang praperadilan Setya Novanto.

Selanjutnya, sejumlah kejanggalan tersebut di antaranya adalah sikap hakim Cepi Iskandar yang menolak memutar rekaman suara Setya Novanto yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak termohon.

Padahal, menurut KPK, rekaman itu adalah salah satu bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Selain itu, pihak pelapor juga mempersoalkan pertimbangan hakim Cepi Iskandar yang menyatakan penetapan tersangka tidak bisa dilakukan di awal penyidikan. Karena, alasan itu dinilai tidak masuk akal hingga menimbulkan perdebatan di sejumlah pihak.

Sebelumnya diketahui, hakim Cepi Iskandar memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto di PN Jakarta Selatan. Bahkan, kemenangan ini secara sah telah menganulir status tersangka yang diberikan KPK kepada Setya Novanto karena dinilai tidak sesuai prosedur.

Kemudian, dalam pertimbangan hakim Cepi Iskandar, penetapan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP dianggap tidak sah karena dilakukan di awal proses penyidikan. Menurutnya, barang bukti yang digunakan penyidik KPK untuk menjerat Setya Novanto telah digunakan untuk tersangka lain.

SUMBERCNNIndonesia
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR