densus-tipikor
Ilustrasi. (foto: Dok. KBR)

JAKARTA, harianpijar.com – Pengamat Hukum Pidana sekaligus pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Umar Husein menilai pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri harus memiliki target yang jelas. Lain itu, agar pembentukan Densus Tipikor sendiri terbukti memang diperlukan.

Menurut Umar Husein, gagasan munculnya Densus Tipikor ini karena lembaga penindakan korupsi yang telah ada sebelumnya belum bekerja secara maksimal. Dirinya mencontohkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilainya hanya menyelamatkan Rp700 miliar dari anggaran operasional triliunan.

“Sehingga bentuk dan struktur organisasi seperti apa, semuanya harus jelas,” kata Umar Husein dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu, 21 Oktober 2017.

Lebih lanjut, dijelaskan Umar Husein, dirinya sependapat dengan gagasan Densus Tipikor harus seatap dengan Kejaksaan Agung. Selain itu, dirinya juga mengakui hal tersebut akan berbenturan dengan KUHAP sehingga untuk memperluas kewenangan Densus Tipikor memerlukan hukum acara khusus.

Namun, sebelum mencapai hal tersebut, target dan sasaran Densus Tipikor ini juga harus benar-benar jelas. Terlebih lagi, anggaran yang diajukan Polri mencapai Rp2,6 triliun.

“Targetnya harus jelas, apa dimana berapa,” jelas Umar Husein.

Sementara, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya belum dapat mengungkapkan target uang negara yang bakal diselamatkan oleh Densus Tipikor. “Kita jangan melihat jumlah itunya dulu, jumlah itu kan ada kesiapan belanja modal,” kata Irjen Setyo Wasisto.

“Untuk belanja barang hanya sekitar Rp300 miliar. Itu untuk penanganan kasus selama ini dari Dittipikor sampai tingkat polres kerugian negara yang berhasil diselamatkan cukup signifikan,” klaimnya.

loading...