Yasonna-Laoly
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly siap menghadapi gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, HTI menggugat karena status badan hukumnya dicabut Kemenkumham menggunakan Perppu Ormas yang belum disahkan.

“Ya kita layani, mau tidak mau harus kita layani, itu sah-sah saja,” kata Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2017.

Menurut Yasonna Laoly, terbitnya Perppu Ormas bukan langkah pemerintah untuk bertindak otoriter. Bila tidak bisa terima dibubarkan karena dianggap bertentangan ideologi Pancasila, HTI boleh menggugat ke pengadilan.

“Kalau seperti Kemenkumham membatalkan badan hukum salah satu ormas, ya karena ini negara hukum, boleh saja menggugat ke pengadilan. Itu sah-sah saja. Jadi jangan dikatakan, ‘wah ini otoriter’, ada jalur hukum yang harus ditempuh,” ucap Yasonna Laolly.

Lebih lanjut, dijelaskan Yasonna Laoly, atas gugatan HTI dirinya bakal melihat pertimbangan hukumnya untuk menunda proses pencabutan Badan Hukum Perkumpulan (BHP) HTI. “Kita lihat dulu pertimbangan hukumnya,” jelas Yasonna Laoly.

Seperti diberitakan, HTI dibubarkan sesuai Surat Keputusan (SK) Menkumham nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menkumham nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Sementara, atas dasar itu HTI menggugat ke PTUN dengan nomor gugatan 211/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 Oktober 2017. Dalam gugatannya, HTI meminta SK pencabutan organisasinya ditunda hingga ada kekuatan hukum yang mengikat.

loading...