wiranto
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta soal kasus pembunuhan massal 1965 tidak serta-merta bisa dijadikan sebagai bagian dalam proses hukum.

Menurut Wiranto, dokumen itu harus dipastikan kelayakannya sebelum digunakan. “Dokumen dari Amerika itu tidak serta-merta kita jadikan bagian dari proses penyelidikan,” kata Wiranto di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.

Selain itu, ditegaskan Wiranto, tentu perlu suatu upaya untuk meyakini betul, apakah informasi-informasi, apalagi dari luar negeri itu layak untuk dijadikan suatu bagian dari kerugian-kerugian itu.

Selanjutnya, pembuktian soal kasus HAM yang terjadi di masa lalu bukan perkara mudah. Menurutnya, kesulitan ini terjadi untuk menemukan bukti maupun saksi. Karena, sebenarnya kejadian-kejadian di masa lalu akan bisa adil dan efektif untuk diselesaikan pada situasi, hukum dan kondisi masyarakat pada masa itu. Sebaliknya, jika ditarik ke masa yang berbeda, hal tersebut akan sulit.

“Dengan hukum yang sudah berkembang, dengan situasi lingkungan masyarakat yang sudah berubah, maka akan sangat sulit menemukan itu,” tegas Wiranto.

Namun, dikatakan Wiranto, bukan berarti pemerintah menyerah untuk menyelesaikan HAM masa lalu, misalnya kasus pembunuhan massal 1965. Untuk kasus 1965, pihaknya sudah berkali-kali melakukan rapat koordinasi tingkat menteri untuk mencari penyelesaiannya. Bahkan, rapat tersebut juga melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kemudian, karena waktu kejadian yang sudah begitu lama dan dengan banyak analisis yang bermunculan, penyelesaian dengan proses yudisial sangat sulit dilakukan.

“Sehingga waktu itu kami untuk mencegah friksi di masyarakat yang bisa mengganggu kondisi saat ini, maka kita sepakati dengan non yudisial,” kata Wiranto.

Sementara, sebanyak 39 dokumen milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengenai Sejarah 1965 diungkap ke publik. Lain itu, dokumen yang sudah terdeklasfikasi tersebut mengungkap bahwa Amerika Serikat punya pengetahuan yang detail bahwa Angkatan Darat Indonesia melakukan sebuah kampanye pembunuhan massal melawan Partai Komunis Indonesia yang dimulai pada 1965.

Sedangkan, dokumen tersebut diungkap oleh lembaga National Security Archive di George Washington University, Amerika Serikat, pada Selasa, 17 Oktober 2017 waktu setempat. Selanjutnya, ke 39 dokumen itu berasal dari sekitar 30 ribu halaman arsip laporan harian Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mulai 1964-1968.

loading...