KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU). (foto: Dok. Istimewa)

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan sebanyak 13 partai politik (parpol) tidak bisa melanjutkan tahapan pendaftaran Pemilu 2019. Pasalnya, 13 partai politik tersebut tidak bisa menjalani proses penelitian administrasi karena tidak memenuhi syarat pendaftaran awal.

“Sudah kami berikan tanda terima kepada 14 parpol tersebut. Sementara itu, 13 parpol lain dinyatakan tidak lengkap (berkasnya) setelah kemarin itu kami menyelesaikan tahapan pemeriksaan berkas syarat pendaftaran,” kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.

Diketahui, dengan pengumuman itu, secara otomatis sebanyak 14 partai politik lainnya dinyatakan lengkap dan diterima pendaftarannya oleh KPU.

Menurut Evi Novida, KPU akan memberitahukan status 27 parpol pendaftar secara resmi kepada masing-masing pihak terkait. Pemberitahuan itu terkait status 14 parpol yang dapat menjalani penelitian administrasi dan 13 parpol yang tidak bisa mengikuti tahapan itu.

“Jadi ini tentu akan kami beritahukan kepada masing-masing partai politik,” ucap Evi Novida.

Lebih lanjut, dijelaskan Evi Novida, tahapan penelitian administrasi akan berlangsung hingga 15 November mendatang. Lain itu, penelitian administrasi akan menyisir berkas-berkas terkait kelengkapan partai politik dan keanggotaan partai politik.

“Yang berkasnya tidak lengkap tentu tidak bisa kami teliti secara administrasi. Penelitian administrasi hanya dapat kami lakukan terhadap mereka (parpol-red) yang sudah kita nyatakan lengkap berkasnya dalam tahap pendaftaran,” jelas Evi Novida.

Sementara itu, 13 partai politik yang dinyakan tidak lolos, diantaranya Partai Indonesia Kerja (Pika), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bhinneka Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo).

Sedangkan untuk 14 partai politik yang lolos hingga saat ini antara lain, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDI Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selanjutnya, ditegaskan Evi Novida, ada sejumlah alasan 13 parpol tidak dapat diterima pendaftarannya sebagai calon peserta Pemilu 2019.

“Tetapi yang paling penting adalah kepengurusan harus ada semua. Jadi semua berkas memang harus lengkap semuanya. Jika tidak maka tidak bisa melanjutkan ke tahap penelitian administrasi,” tegasnya.

Sedangkan, KPU mensyaratkan, partai politik pendaftar mengunggah data soal kepengurusan di wilayah dan jumlah sokongan warga secara daring melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Namun, hingga batas akhir masa pengunggahan pada Selasa, 17 Oktober 2017, data unggahan yang ditampilkan pada masing-masing parpol menunjukkan sejumlah syarat yang tidak mereka penuhi.

Sementara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan, partai politik yang mengikuti pileg nasional harus memiliki pengurus di seluruh provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen jumlah kecamatan. Selain itu, parpol juga harus memenuhi syarat 30 persen pengurus perempuan dan sedikitnya seribu atau seperseribu dari jumlah penduduk kabupaten/kota bersangkutan. Lain itu, partai politik pendaftar juga harus menyerahkan rekening khusus dan informasi domisili kantor tetap.

Selanjutnya, sejumlah partai politik yang dinyatakan tidak lolos kemarin tidak begitu saja menerima keputusan KPU.

Menurut Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmoharsono mengatakan, masih menanti surat keputusan resmi dari KPU. “Sebab kami yakin berkas-berkas kami pada saat diverifikasi memenuhi syarat untuk diberikan tanda terima,” kata Sukmoharsono di Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017 kemarin.

Sedangkan, Sekretaris Jenderal PKPI Imam Anshori mengatakan, akan meminta pengurus di daerah melengkapi berkas-berkas persyaratan yang kurang. Dirinya menilai yang telah ditutup adalah waktu pendaftaran, bukan waktu pelengkapan berkas.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR