Munarman
Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan, FPI menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Lain itu, menurutnya Perppu Ormas tersebut tidak mengedepankan prinsip keadilan dan demokratis.

Menurut Munarman, penerbitan Perppu Ormas juga tidak memenuhi unsur situasi yang genting.

“Kalau ada Perppu keluar tanpa keadaan perang dan kerusuhan sosial itu maka tidak memungkinkan untuk dikeluarkannya Perppu. Di penjelasan Perppu harus ada keadaan kenapa harus ada Perppu,” kata Munarman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017 kemarin.

Lebih lanjut, ditegaskan Munarman, Perppu Ormas juga menghilangkan peran pengadilan dalam proses penilaian kelayakan pembubaran suatu ormas. Padahal menurutnya, pengadilan berperan untuk menilai apakah ormas dapat dibubarkan atau tidak, bukan dari pemerintah seperti yang tertuang dalam Perppu Ormas.

“Tapi di Perppu ini terbalik, Pemerintah secara subjektif itu bisa menuduh salah satu ormas untuk dibubarkan karena melanggar UU. Tapi kemudian ormasnya diminta membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,” tegas Munarman.

Sementara itu, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto juga mengatakan, secara materiil Perppu Ormas membuat ketidakpastian hukum, akibat tafsir pemahaman tentang anti-Pancasila.

“Penjelasan mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila dari pasal 59 ayat 4 huruf c mengenai larangan ormas menganut, mengembangkan dan mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, justru menimbulkan multitafsir,” kata Ismail Yusanto.

Sedangkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memberikan sikap. Selain itu, menurut Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Zainal Arifin Hossein mengatakan, MUI memahami kewenangan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas.

Lebih lanjut, Zainal Arifin Hossein juga menegaskan, MUI menilai DPR lebih berhak menentukan terkait kondisi tersebut, termasuk tentang urgensi diterbitkannya Perppu Ormas.

“Apakah Perppu itu memenuhi kegentingan yang memaksa itu pihak DPR yang menilai oleh karena itu ini diuji oleh DPR secara politik,” kata Zainal Arifin Hossein saat dikonfirmasi secara terpisah.

Karena itu, menurut Zainal Arifin Hossein, MUI juga menyerahkan pengujian prosedur penerbitan Perppu Ormas kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi dia (MK) penafsir akhir. Oleh karena itu MK, kita tunggu putusannya. Maka MUI mempercayakan kepada lembaga negara dalam hal ini lembaga peradilan MK sebagai the guardian of the konstitusi,” tandas Zainal Arifin Hossein.

loading...